SAMARINDA – Upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain mendorong penguatan kapasitas pengusaha daerah, legislatif juga meminta pemerintah menyusun target retribusi secara lebih terukur agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai masih banyak pelaku usaha lokal yang menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun sertifikasi usaha. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pembinaan.
Ia menegaskan keberadaan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menjadi fasilitator yang membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas usaha sekaligus memenuhi berbagai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Banyak pelaku usaha lokal yang sebenarnya memiliki potensi, tetapi masih terkendala pada aspek administrasi dan sertifikasi. Di sinilah peran pemerintah melalui OPD untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan agar mereka mampu bersaing,” kata Viktor, Kamis (25/6/2026)
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh masuknya investasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat lokal mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi tersebut. Karena itu, peningkatan kompetensi pelaku usaha harus menjadi agenda yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Viktor turut menyoroti mekanisme penetapan target retribusi daerah. Ia berpandangan bahwa target pendapatan tidak seharusnya ditentukan berdasarkan asumsi semata, melainkan harus mengacu pada hasil kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu melakukan pemantauan dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh gambaran rata-rata jumlah pengunjung maupun aktivitas transaksi. Data tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyusun proyeksi retribusi yang lebih realistis dan terukur.
“Penetapan target harus memiliki dasar yang jelas. Kalau ada pengamatan selama beberapa bulan, pemerintah bisa mengetahui potensi sebenarnya sehingga angka yang ditetapkan lebih rasional dan mudah dicapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Viktor menilai penggunaan teknologi pencatatan pengunjung seperti gate system dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat. Melalui sistem tersebut, jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi yang terjadi dapat terukur dengan baik sehingga menjadi landasan dalam menghitung potensi penerimaan daerah.
Ia juga membuka peluang untuk mengevaluasi pola penarikan retribusi, termasuk mempertimbangkan skema yang lebih proporsional sesuai perkembangan usaha para pelaku usaha.
Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda berencana mengundang sejumlah pihak dalam forum pembahasan bersama. Langkah itu dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi pengusaha lokal.
“Kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat dan pihak terkait agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tutupnya.
Sementara itu, proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pasar Rakyat masih berjalan. Saat ini pembahasan difokuskan pada penyelesaian naskah akademik yang akan menjadi dasar dalam tahapan pembahasan selanjutnya bersama pemerintah daerah. (Adv)
