SAMARINDA – Efektivitas program yang langsung dirasakan masyarakat menjadi perhatian utama Komisi II DPRD Kota Samarinda dalam mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan. Menurut legislatif, keberhasilan perangkat daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari manfaat yang diterima oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa pelaksanaan program hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi fisik telah mencapai sekitar 47,5 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di kisaran 42 persen.
Capaian tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada pada jalur yang direncanakan dan layak diapresiasi.
“Secara umum bagus. Realisasi kegiatannya sudah sekitar 47,5 persen dan keuangan juga sudah 42 persen. Ini menunjukkan kinerjanya cukup baik,” ujar Iswandi, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai sejumlah program yang dijalankan Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki orientasi yang jelas karena menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung. Bantuan sarana produksi, dukungan pakan budidaya, hingga berbagai fasilitas penunjang bagi sektor perikanan dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas para pelaku usaha.
Menurut Iswandi, pendekatan seperti itu perlu dipertahankan karena anggaran pemerintah seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya memenuhi target administrasi.
“Kalau saya lihat, kegiatan mereka lebih banyak yang langsung berdampak ke masyarakat, seperti bantuan alat produksi dan pakan budidaya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran bukan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah program. Program dengan alokasi dana yang tidak terlalu besar tetap dapat dinilai berhasil apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang nyata.
“Bukan soal besar kecilnya anggaran. Kalau kecil tapi bermanfaat, itu bagus. Tapi kalau besar dan tidak berdampak, buat apa,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, Komisi II juga mulai mencermati usulan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan untuk tahun 2027. Dalam pembahasan awal, DPRD menemukan adanya penurunan pagu anggaran dari sekitar Rp14,7 miliar menjadi Rp12,9 miliar.
Iswandi mengatakan pihaknya akan meneliti lebih lanjut bagian anggaran yang mengalami pengurangan. Ia menegaskan DPRD tidak ingin pemangkasan justru menyasar program-program yang selama ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami akan cek, apakah anggaran yang dipotong itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau iya, tentu akan kami pertanyakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iswandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyusun usulan anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap program, menurutnya, harus memiliki indikator yang jelas mengenai manfaat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal pembahasan APBD agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada besaran nominal, tetapi benar-benar mendukung program yang efektif, tepat sasaran, dan mampu memperkuat sektor-sektor produktif di Kota Samarinda. (Adv)
