SAMARINDA — Keterbukaan data di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda. Komisi II DPRD menilai masih adanya hambatan dalam memperoleh data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi mengganggu efektivitas fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan data merupakan instrumen utama dalam menjalankan tugas pengawasan maupun pengambilan keputusan. Tanpa dukungan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi sulit dilakukan secara objektif.
“Pengawasan harus didasarkan pada data yang jelas. Kalau informasi yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diperoleh, tentu akan menyulitkan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Menurut Iswandi, persoalan tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengungkapkan masih ada sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal dalam memberikan akses terhadap data yang dibutuhkan DPRD, termasuk dokumen yang seharusnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
Ia mencontohkan permintaan laporan keuangan yang telah diaudit dari salah satu badan usaha milik daerah yang hingga kini belum diterima oleh DPRD.
“Beberapa kali kami meminta dokumen sebagai bahan pembahasan dan evaluasi, namun prosesnya tidak selalu berjalan mudah. Kondisi seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Iswandi menegaskan bahwa DPRD membutuhkan data bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Persoalan tersebut, lanjutnya, juga pernah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Samarinda. Menurutnya, akses terhadap data menjadi kebutuhan mendasar agar proses perencanaan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif.
“Kami ingin setiap pembahasan dan keputusan dilakukan berdasarkan fakta serta data yang terukur, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Karena kesulitan memperoleh data resmi, DPRD terkadang harus mencari sumber informasi dari berbagai pihak untuk dijadikan pembanding. Meski demikian, Iswandi menilai langkah tersebut bukanlah mekanisme ideal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, keterbukaan informasi justru akan membantu membangun kepercayaan dan mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Semakin terbuka suatu lembaga, semakin mudah pula membangun pemahaman yang sama. Karena itu, transparansi harus menjadi komitmen bersama demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkot Samarinda dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan DPRD, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan serta perumusan kebijakan berbasis bukti.
“Tujuan kita sama, yaitu memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Karena itu, keterbukaan dan kolaborasi harus terus diperkuat,” pungkasnya. (Adv)
