SAMARINDA – Minimnya anggaran pengembangan pariwisata Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Anggaran sektor pariwisata yang pada 2025 berada di kisaran Rp3 miliar semakin menyusut setelah adanya penyesuaian akibat efisiensi anggaran pada 2026.
Setelah penyesuaian tersebut, anggaran yang tersisa untuk sektor pariwisata disebut hanya berada di kisaran Rp400 juta.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan peluang penambahan anggaran masih memungkinkan untuk dibicarakan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Terkait penambahan anggaran pariwisata, karena sekarang ada efisiensi, mungkin nanti di anggaran perubahan 2026 akan didiskusikan langsung,” kata Kamaruddin, Sabtu (29/8/2026)
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Samarinda untuk sektor pariwisata saat ini masih sangat terbatas.
“Karena pariwisata ini dari pemerintah kota anggarannya masih minim sekali,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Kamaruddin juga menyoroti struktur organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor pariwisata.
Saat ini, urusan pariwisata masih berada dalam satu perangkat daerah bersama kepemudaan dan olahraga melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pengembangan pariwisata belum berjalan optimal karena karakter dan kebutuhan sektor pariwisata berbeda dengan urusan kepemudaan dan olahraga.
“Kalau dua urusan ini masih bergabung, menurut saya memang tidak terlalu connect. Pariwisata itu harus berdiri sendiri, sementara pemuda dan olahraga itu berbeda lagi,” katanya.
Karena itu, kata Kamaruddin, rencana pemisahan Disporapar telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Nantinya, urusan kepemudaan dan olahraga serta urusan pariwisata diharapkan dapat berdiri sebagai organisasi perangkat daerah masing-masing.
“Sudah masuk di Propemperda untuk pemisahan Disporapar dengan pariwisata. Jadi nanti perangkat daerahnya dipisah menjadi OPD masing-masing,” jelasnya.
Bapemperda, lanjut dia, menargetkan proses pemisahan tersebut dapat dilakukan pada tahun ini. Namun realisasinya tetap bergantung pada kesiapan perangkat daerah yang mengajukan perubahan struktur organisasi.
“Targetnya tahun ini untuk pemisahan OPD itu, tetapi tergantung kesiapan OPD karena mereka yang mengusulkan,” ujarnya.
Menurut Kamaruddin, keberadaan perangkat daerah yang secara khusus menangani pariwisata diharapkan membuat program pengembangan sektor tersebut lebih fokus, baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pembangunan destinasi.
Dengan OPD tersendiri, sektor pariwisata juga diharapkan dapat memperoleh perhatian anggaran yang lebih proporsional sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. (Adv)
