SAMARINDA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca kering yang melanda Kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir. DPRD Kota Samarinda meminta masyarakat tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan minimnya curah hujan dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki lahan kering, area perkebunan, hingga permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi.
Menurutnya, pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dampak musim kemarau.
“Ini memang imbauan. Dua hari yang lalu saya sendiri ikut Zoom dari pemerintah pusat. Ada arahan untuk memantau masalah lamanya tidak hujan. Jadi, rawan kebakaran itu tentu pasti ada,” ujar Helmi, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah sekitar Samarinda harus menjadi peringatan bersama. Kebakaran lahan sebelumnya dilaporkan terjadi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk di kawasan sekitar ruas Tol Samarinda–Balikpapan.
Kondisi tersebut, menurut Helmi, menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api.
“Kalau musim kemarau yang panjang seperti ini, apalagi di daerah-daerah yang gersang, cepat terjadinya kebakaran. Jadi, masyarakat harus berhati-hati agar jangan sampai terjadi kebakaran,” katanya.
DPRD Samarinda juga berencana memperkuat pemantauan kondisi di lapangan. Helmi menyebut anggota DPRD diminta turut memperhatikan situasi di wilayah daerah pemilihan masing-masing, terutama apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Arahan tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat pimpinan DPRD. Pemantauan diharapkan dapat membantu mendeteksi persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi keadaan darurat.
Apabila terdapat kondisi yang membutuhkan perhatian pemerintah, informasi dari lapangan akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Samarinda maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kalau ada perkembangan yang mengkhawatirkan, tentu akan segera kita komunikasikan kepada pemerintah daerah dan BPBD,” ujarnya.
Helmi juga menyinggung kesiapan anggaran pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Menurutnya, mekanisme pembiayaan untuk kondisi darurat pada prinsipnya telah tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Meski demikian, ia berharap situasi tidak sampai berkembang sehingga pemerintah harus menggunakan anggaran kedaruratan.
“Kalau bicara budgeting, yang namanya darurat pasti disiapkan. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi,” jelasnya.
Ia tidak merinci jumlah anggaran yang tersedia untuk penanganan kondisi darurat tersebut. Bagi Helmi, yang paling penting adalah memastikan pemerintah memiliki kesiapan untuk bergerak apabila ancaman kebakaran meningkat.
“Saya tidak bicara angka, tapi yang jelas ada,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama. Kewaspadaan masyarakat, pemantauan pemerintah, serta kesiapan BPBD dinilai menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran selama musim kemarau berlangsung. (Adv)
