Samarinda — Fenomena penggunaan buzzer di media sosial kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Aktivitas yang kerap muncul di tengah isu politik maupun polemik publik itu dinilai dapat memengaruhi cara masyarakat membentuk pandangan terhadap suatu persoalan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan keberadaan buzzer saat ini semakin melekat dengan aktivitas komunikasi digital, terutama di media sosial yang menjadi ruang utama pertukaran informasi masyarakat.
Menurutnya, pola yang dimainkan buzzer tidak hanya sebatas membangun popularitas atau citra tertentu, tetapi juga kerap digunakan untuk menyerang pihak lain demi kepentingan tertentu.
“Sekarang buzzer sudah menjadi bagian dari dinamika media sosial. Ada yang digunakan untuk membangun citra, ada juga yang dipakai untuk menyerang pihak tertentu,” ujarnya, Jumat (29/5/2026)
Samri menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas informasi yang diterima masyarakat. Ia melihat perdebatan di ruang digital kini sering kali lebih diarahkan untuk menggiring opini dibanding menyampaikan fakta secara utuh.
“Kadang yang muncul bukan lagi soal benar atau salah, tetapi bagaimana opini publik diarahkan sesuai kepentingan tertentu,” katanya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar cepat di media sosial, terlebih jika sumber dan kebenarannya belum dapat dipastikan.
Menurut Samri, kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi sangat penting di tengah derasnya arus konten digital yang berkembang setiap hari.
Selain itu, ia juga menyoroti faktor emosional pengguna media sosial saat menerima sebuah informasi. Perbedaan kondisi psikologis, menurutnya, dapat membuat seseorang menafsirkan isi unggahan secara berbeda dan memicu kesalahpahaman di ruang publik.
“Cara orang memahami sebuah tulisan bisa berbeda-beda tergantung suasana hati maupun kondisi saat menerima informasi itu,” jelasnya.
DPRD Samarinda pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak sebelum membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama narasi yang bernuansa provokatif dan berpotensi memicu konflik sosial.
Samri berharap ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi yang sehat, bukan justru menjadi tempat memperkeruh suasana melalui penyebaran opini yang menyesatkan.
“Media sosial seharusnya dipakai secara bertanggung jawab agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
