SAMARINDA – Penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pembiayaan usaha dinilai harus diperluas agar pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai perubahan lanskap perdagangan yang semakin dinamis menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Persaingan tidak lagi hanya terjadi antar pelaku usaha lokal, tetapi juga dengan produk-produk yang masuk melalui pasar digital maupun jaringan ritel modern.
Menurut Viktor, peningkatan kompetensi pelaku UMKM perlu dilakukan secara sistematis melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan tidak cukup hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga harus menyentuh aspek pengelolaan usaha, pemasaran berbasis teknologi, penguatan merek, hingga strategi memperluas pangsa pasar.
“Pelaku UMKM harus dipersiapkan agar mampu mengikuti perkembangan pasar yang terus berubah. Jika kualitas SDM meningkat, mereka akan lebih mudah beradaptasi dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing,” ujarnya, Kamis (25/6/2026)
Ia menilai kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan sebuah usaha. Kemampuan mengelola bisnis secara profesional akan membantu pelaku UMKM menciptakan produk yang lebih kompetitif serta memiliki nilai tambah di tengah ketatnya persaingan.
Di samping persoalan kapasitas usaha, Viktor juga menyoroti masih terbatasnya akses permodalan yang dihadapi sebagian pelaku UMKM. Tidak sedikit usaha yang sebenarnya memiliki prospek berkembang, namun terhambat karena kesulitan memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan agar pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terukur.
“Pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan pelatihan. Dukungan permodalan juga harus tersedia agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan untuk memperluas usaha,” kata Viktor.
Ia menjelaskan, perangkat daerah yang membidangi UMKM dapat mengambil peran lebih aktif dengan melakukan pendampingan sekaligus memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan terhadap pelaku usaha yang dinilai layak menerima pembiayaan.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan lembaga perbankan sehingga akses terhadap modal usaha menjadi lebih terbuka. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, pelaku UMKM akan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran.
Meski demikian, Viktor mengingatkan bahwa program bantuan modal harus disertai pembinaan yang berkelanjutan. Pengawasan dan pendampingan diperlukan agar dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan di luar aktivitas produktif.
Ia menambahkan, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak semata-mata diukur dari jumlah pelatihan atau besaran bantuan yang disalurkan. Indikator utamanya adalah peningkatan kualitas usaha, bertambahnya akses pasar, serta kenaikan pendapatan yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
Viktor mengakui berbagai gagasan terkait penguatan sektor UMKM selama ini mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Namun, ia menilai tantangan terbesar masih terletak pada konsistensi pelaksanaan program di lapangan.
“Komitmen dan respons yang diberikan sudah cukup baik. Sekarang yang perlu diperkuat adalah implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah teknis, lembaga keuangan, dan komunitas usaha dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh, mandiri, serta mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. (Adv)
