SAMARINDA – Persoalan banjir yang terus menghantui aktivitas belajar mengajar di SMPN 24 Samarinda ternyata telah menjadi pembahasan pemerintah dan DPRD selama bertahun-tahun. Berbagai opsi solusi pernah disiapkan, mulai dari relokasi sekolah hingga peninggian bangunan, namun belum satu pun terealisasi secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan permasalahan banjir di kawasan Bukit Pinang bukanlah kondisi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, wilayah tersebut sudah lama dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan ketika intensitas hujan meningkat.
“Sejak dulu daerah itu memang langganan banjir. Waktu saya belum menjadi anggota dewan pun kami sering turun membantu warga dan pihak sekolah saat banjir terjadi, mulai dari membersihkan lingkungan sampai membantu evakuasi,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Sri Puji menjelaskan, sejumlah alternatif penanganan pernah dibahas pemerintah daerah untuk mengakhiri persoalan yang berulang tersebut. Salah satu opsi yang sempat mengemuka adalah memindahkan lokasi sekolah ke area yang dinilai lebih aman dari ancaman banjir.
Beberapa lokasi bahkan pernah masuk dalam kajian, termasuk kawasan yang dahulu direncanakan sebagai pasar modern serta area bekas terminal yang kini digunakan sebagai Kantor Kelurahan Bukit Pinang.
“Ada beberapa usulan lokasi yang pernah dibicarakan, termasuk area yang direncanakan menjadi pasar modern dan kawasan bekas terminal yang sekarang menjadi Kantor Lurah Bukit Pinang,” katanya.
Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus. Menurut Sri Puji, sebagian besar orang tua siswa berharap sekolah tetap berada di lingkungan yang mudah dijangkau sehingga usulan relokasi sulit mendapatkan kesepakatan.
“Sebagian masyarakat keberatan kalau sekolah dipindah terlalu jauh. Karena itu rencana relokasi selalu tertunda, sementara banjir terus berulang hampir setiap tahun,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat itu menuturkan bahwa pembahasan mengenai SMPN 24 sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Wali Kota Samarinda sebelumnya. Akan tetapi, kondisi keuangan daerah saat itu belum memungkinkan untuk merealisasikan program penanganan yang membutuhkan anggaran besar.
“Pembahasan terkait SMPN 24 ini sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Syaharie Jaang. Saat itu kondisi keuangan daerah masih fokus pada penyelesaian kewajiban dan utang pemerintah sehingga banyak program belum bisa dijalankan,” jelasnya.
Selain relokasi, pemerintah juga pernah mencoba mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga kebutuhan anggaran tetap harus ditanggung pemerintah daerah.
“Pernah diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus, tetapi belum bisa terealisasi. Akhirnya kembali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Seiring membaiknya kondisi fiskal daerah, muncul alternatif lain berupa peninggian bangunan sekolah agar aktivitas pendidikan tetap dapat berlangsung meski terjadi banjir.
Rencana tersebut bahkan sempat masuk dalam agenda pembangunan dan mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Samarinda saat melakukan peninjauan ke lokasi.
“Waktu itu memang ada rencana bangunan sekolah ditinggikan dan dijadwalkan masuk program pembangunan tahun 2025,” ungkap Sri Puji.
Sayangnya, program tersebut kembali tertunda akibat tekanan terhadap anggaran daerah. Target pelaksanaan yang semula direncanakan pada 2025 bergeser ke 2026, namun hingga kini belum dapat dijalankan karena adanya kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi anggaran tahun ini memang cukup berat. Ada pemotongan dari pusat dan berbagai kewajiban daerah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga program itu belum bisa dijalankan,” katanya.
Meski demikian, Sri Puji berharap penanganan SMPN 24 tidak kembali terpinggirkan dalam daftar prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, solusi permanen perlu segera diwujudkan agar siswa dan tenaga pendidik tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan.
“Harapan kami tentu ada solusi yang benar-benar bisa direalisasikan. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi setiap tahun dan siswa yang menjadi korban,” pungkasnya. (Adv)
