SAMARINDA – Polemik yang terus muncul setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan pola seleksi. DPRD Kota Samarinda berpandangan bahwa persoalan utama justru terletak pada belum meratanya infrastruktur pendidikan di sejumlah kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan keterbatasan jumlah sekolah negeri di beberapa wilayah menyebabkan calon peserta didik terpaksa mendaftar ke sekolah di luar lingkungan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut kemudian memicu tingginya persaingan dalam proses penerimaan karena daya tampung sekolah tujuan juga terbatas.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap kawasan permukiman yang terus berkembang agar kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi sejak awal. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding terus melakukan perubahan terhadap mekanisme penerimaan peserta didik setiap tahun.
“Kalau memang di suatu wilayah sekolahnya kurang, ya bangun sekolah baru. Jangan setiap tahun masyarakat dipaksa menghadapi persoalan yang sama saat penerimaan murid baru,” ujar Anhar, Senin (29/6/2026).
Ia menyebut sejumlah kawasan seperti Handil Bakti, perbatasan Rawa Makmur, Bukuan, hingga Simpang Pasir sebagai daerah yang memerlukan perhatian lebih. Wilayah-wilayah tersebut, kata dia, mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan, namun belum diimbangi dengan ketersediaan sekolah negeri yang memadai.
Akibatnya, banyak siswa harus mencari sekolah di wilayah lain yang berjarak lebih jauh dari tempat tinggal. Selain mempersempit peluang diterima karena tingginya persaingan, kondisi tersebut juga menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi keluarga.
Anhar menilai pembangunan sekolah baru di kawasan yang masih minim fasilitas pendidikan akan memberikan dampak yang lebih besar dibanding sekadar mengubah aturan dalam pelaksanaan SPMB. Dengan distribusi sekolah yang lebih merata, penyebaran peserta didik akan menjadi lebih seimbang sehingga tekanan terhadap sekolah-sekolah tertentu dapat berkurang.
“Kalau sekolah tersedia di dekat tempat tinggal masyarakat, otomatis tidak semua orang akan berebut masuk ke sekolah yang sama. Persoalan daya tampung juga akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Selain menyangkut pemerataan akses pendidikan, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan siswa. Menurutnya, tidak sedikit anak yang harus melintasi ruas jalan dengan lalu lintas kendaraan berat setiap hari karena lokasi sekolah yang jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut, menurut Anhar, seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan. Keberadaan sekolah yang dekat dengan kawasan permukiman tidak hanya mempermudah akses belajar, tetapi juga mampu mengurangi risiko keselamatan yang dihadapi peserta didik.
“Pendidikan bukan hanya soal diterima di sekolah, tetapi juga bagaimana anak-anak bisa berangkat dan pulang dengan aman. Jangan sampai mereka harus melewati jalan yang padat kendaraan besar setiap hari karena tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggalnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar mendorong agar pembangunan sekolah baru dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk. Menurutnya, penyediaan layanan pendidikan harus berjalan seiring dengan perkembangan kawasan permukiman agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
Ia meyakini pemerataan infrastruktur pendidikan akan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi persoalan yang terus berulang saat pelaksanaan SPMB.
Dengan bertambahnya pilihan sekolah di berbagai wilayah, masyarakat akan memperoleh akses pendidikan yang lebih mudah, sementara distribusi peserta didik dapat berlangsung lebih seimbang.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar perubahan sistem, tetapi pemerataan sekolah. Selama fasilitas pendidikan belum merata, persoalan penerimaan murid baru akan terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. (Adv)
