TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara terarah dan partisipatif melalui pembukaan Musrenbang RKPD Kukar 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan menjadi titik tolak dimulainya tahapan penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menekankan bahwa Musrenbang RKPD Kukar 2026 tidak hanya menjadi forum formal, tetapi ruang strategis untuk menyelaraskan harapan masyarakat dengan rencana kerja pemerintah. “Proses pembangunan harus dilakukan terus menerus, tidak bisa sepotong-sepotong. Konsistensi dan kesinambungan adalah kuncinya,” ujar Edi dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kukar periode 2025–2029, yang akan menjadi landasan utama dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kukar 2045, yaitu Kukar Maju, Tangguh dan Berbudaya. Visi tersebut, menurut Edi, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 dan akan menjadi panduan utama seluruh kebijakan pembangunan daerah.
Tema pembangunan tahun 2026 mengusung penekanan pada penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta pemerataan infrastruktur secara berkelanjutan. Kedua aspek tersebut dipilih untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan mendukung pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok desa.
“Penting bagi kita semua untuk memfilter antara keinginan dan kebutuhan. Prinsip ‘money follow program’ harus ditegakkan agar anggaran benar-benar menyentuh prioritas masyarakat,” tutur Edi sambil mengajak seluruh OPD untuk bekerja sinergis dan terbuka terhadap masukan.
Musrenbang RKPD Kukar 2026 juga ditekankan sebagai sarana penjaringan aspirasi publik yang transparan dan interaktif. Bupati mengajak masyarakat untuk berperan aktif tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam proses pengawasan dan evaluasi.
Ia menyampaikan harapan agar pola kolaboratif antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat terus diperkuat. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan. Kritik yang konstruktif, ide-ide segar, dan gagasan kreatif sangat dibutuhkan,” ucapnya.
Hadir dalam forum ini sejumlah tokoh dan unsur penting daerah, seperti Plt Ketua DPRD Kukar Junadi, Dandim 0906/KKR Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Kaltim. Forum ini juga diikuti secara daring oleh para pejabat nasional, termasuk Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Muh. Aris Marfai dan Direktur Regional II Bappenas RI Muhammad Roudo.
Melalui forum Musrenbang RKPD Kukar 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap setiap program dan kegiatan dapat disusun secara akurat, efektif, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era pembangunan yang semakin dinamis.
