SAMARINDA — Munculnya sejumlah kasus kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Fenomena tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perlindungan sosial yang telah dibangun pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan berbagai peristiwa yang belakangan mencuat ke publik seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut tidak hanya menggambarkan persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme deteksi dan pelaporan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah.
“Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang hidup dalam kondisi sangat rentan dan belum tertangani secara optimal. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sri Puji Astuti, Sabtu (30/5/2026)
mencontohkan beberapa kasus yang sempat menyita perhatian publik, mulai dari meninggalnya seorang pelajar yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, hingga kisah tiga anak di Jalan Biawan yang harus merawat sang ibu penyintas stroke dalam keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, kejadian tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan sosial di tingkat lingkungan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Puji menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki jaringan pelaporan yang melibatkan RT, kelurahan, hingga kelompok Dasawisma. Namun, keberadaan sistem tersebut akan sulit efektif apabila tidak dibarengi dengan kepedulian sosial dan komunikasi yang baik antarwarga.
“Lingkungan terdekat seharusnya menjadi pihak pertama yang mengetahui jika ada warga yang mengalami kesulitan. Ketika informasi itu tidak sampai kepada pemerintah, maka bantuan yang tersedia juga tidak bisa segera diberikan,” katanya.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara data administratif yang diterima pemerintah dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat di lapangan. Akibatnya, sejumlah persoalan sosial baru terungkap setelah menjadi perbincangan luas di media sosial atau menarik perhatian publik.
“Kalau kondisi seperti ini baru diketahui setelah viral, berarti ada mata rantai yang belum berjalan dengan baik. Informasi dari bawah harus bisa sampai lebih cepat agar penanganan tidak terlambat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Puji mengaku DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program-program sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara RT, kelurahan, dinas sosial, dan instansi terkait guna mempercepat identifikasi warga rentan serta memastikan intervensi pemerintah berjalan efektif.
“Kami di DPRD akan terus meningkatkan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Kondisi masyarakat tidak cukup dipahami melalui laporan di atas kertas, tetapi harus dilihat secara langsung agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv)
