Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti pola penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai perlu dibenahi. Ia meminta proses mutasi dan promosi pejabat dilakukan secara transparan dengan mengedepankan kapasitas serta profesionalitas pegawai.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemerintah dalam menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
“Penempatan pejabat jangan didasarkan pada faktor subjektif. Yang harus diutamakan adalah kemampuan, pengalaman, dan kompetensi orang tersebut,” ujar Anhar, Kamis (28/5/2026)
Ia menilai, birokrasi yang profesional hanya dapat tercipta apabila proses seleksi jabatan dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan non-teknis. Jika hal itu diterapkan, kinerja organisasi pemerintahan diyakini akan lebih efektif dan produktif.
Anhar mengatakan masih adanya indikasi penempatan jabatan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kualitas SDM menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia pun membandingkan sistem kerja birokrasi dengan dinamika politik yang menuntut setiap wakil rakyat terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.
“Kalau kami di legislatif tidak bekerja maksimal, masyarakat bisa langsung menilai saat pemilu. Karena itu semua harus dibuktikan lewat kinerja,” katanya.
Tak hanya soal promosi jabatan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda itu juga menyinggung persoalan efektivitas kerja ASN di sejumlah instansi. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memiliki tugas maupun produktivitas kerja yang jelas.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi efisiensi birokrasi apabila tidak segera ditata dengan baik.
Karena itu, ia mendorong adanya reformasi menyeluruh dalam sistem kerja ASN, termasuk membangun budaya birokrasi yang lebih disiplin, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Pemerintah harus membuka ruang bagi ASN yang punya kemampuan dan inovasi agar birokrasi bisa berkembang lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya. (Adv)
