Samarinda — Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur secara parsial.
DPRD Samarinda menilai efektivitas penanganan banjir sangat bergantung pada keterhubungan seluruh komponen dalam sistem yang telah direncanakan pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan setiap kawasan di Samarinda pada dasarnya telah memiliki rancangan penanganan banjir yang tertuang dalam master plan. Karena itu, pelaksanaan program di lapangan harus mengacu pada desain tersebut agar hasilnya lebih optimal.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah tanpa memperhatikan keterkaitan dengan fasilitas pendukung lainnya.
“Setiap wilayah sebenarnya sudah memiliki sistem pengendalian banjir yang dirancang dalam master plan. Yang penting adalah menyelesaikan satu sistem itu secara utuh,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026)
Rohim menjelaskan, keberadaan kolam retensi, polder, drainase, maupun saluran pembuangan air harus saling terhubung agar mampu mengurangi genangan saat curah hujan tinggi. Jika salah satu komponen belum tersedia, maka fungsi sistem pengendalian banjir tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau hanya membangun retensi tetapi outlet atau drainasenya belum selesai, tentu manfaatnya tidak akan optimal,” katanya.
Ia menilai karakteristik persoalan banjir di setiap kawasan berbeda sehingga pendekatan penanganannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Karena itu, penyelesaian seluruh komponen dalam satu kawasan menjadi hal yang penting sebelum beralih ke wilayah lainnya.
Selain pembangunan fisik, Rohim juga mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan anggaran pemeliharaan yang telah dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membersihkan saluran air, mengatasi sedimentasi, serta melakukan normalisasi drainase secara berkala.
Menurutnya, langkah pemeliharaan rutin tidak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur baru karena dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan di sejumlah titik rawan.
“Untuk penanganan sedimentasi dan normalisasi drainase sebenarnya sudah tersedia anggaran rutin. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
DPRD berharap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di kawasan yang selama ini kerap terdampak genangan saat hujan deras. (Adv)
