SAMARINDA – Program parkir berlangganan yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Samarinda mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai kebijakan tersebut masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan, agar tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan peningkatan penerimaan daerah merupakan langkah yang penting. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pelayanan yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta kepastian manfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang membayar retribusi.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap warga.
“Pemerintah memang harus meningkatkan PAD, tetapi jangan sampai caranya justru membebani masyarakat. Masih banyak potensi pendapatan lain yang bisa dioptimalkan tanpa menambah beban baru bagi warga,” ujar Iswandi, Rabu (1/7/2026)
Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Komisi II juga menyoroti capaian program parkir berlangganan yang dinilai masih jauh dari target. DPRD mencatat realisasi penerimaan hingga pertengahan tahun belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa implementasi program masih memerlukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.
Ia berpandangan pemerintah sebaiknya lebih dahulu memaksimalkan sumber-sumber PAD yang telah berjalan. Menurutnya, masih terdapat berbagai potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal maupun kebocoran pendapatan yang perlu dibenahi.
“Potensi PAD yang sudah ada saja masih belum dimaksimalkan. Masih ada kebocoran dan data yang perlu diperbaiki. Itu yang seharusnya lebih dulu diselesaikan sebelum mengejar sumber pendapatan baru,” katanya.
Selain aspek penerimaan daerah, DPRD juga mempertanyakan manfaat yang diterima masyarakat melalui program parkir berlangganan. Iswandi menilai pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai bentuk perlindungan maupun layanan yang diperoleh pengguna setelah membayar retribusi tersebut.
Ia mengungkapkan dalam rapat, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, turut mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban apabila pengguna mengalami kerugian, seperti kehilangan kendaraan atau perlengkapan kendaraan di area parkir.
“Tadi juga dipertanyakan, apa bentuk perlindungan bagi masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan? Misalnya kalau helm hilang, apakah ada bentuk tanggung jawab atau jaminan dari pengelola,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD ialah masih adanya dugaan pungutan parkir oleh oknum juru parkir di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona parkir berlangganan. Menurut Iswandi, kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan meskipun telah membayar retribusi tahunan.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sekaligus menertibkan praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau kawasan itu sudah masuk dalam sistem parkir berlangganan, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi masyarakat yang dipungut biaya parkir secara terpisah. Jangan sampai warga yang sudah membayar masih harus berhadapan dengan pungutan di lapangan,” tegasnya. (Adv)
