SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk tahun anggaran 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya membandingkan capaian program pada semester I tahun 2026 dengan rencana kerja dan kegiatan yang akan dijalankan pada 2027. Dari hasil perbandingan itu, muncul beberapa hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian.
“Kami juga melakukan komparasi antara realisasi semester pertama tahun 2026 dengan rencana kerja kegiatan tahun 2027. Dari situ ada beberapa hal yang menurut kami cukup kontradiktif,” ujar Iswandi, Rabu (24/6/2026)
Ia menjelaskan, dalam dokumen perencanaan tersebut program dibagi ke dalam tiga kategori, yakni sangat prioritas, prioritas, dan program reguler. Namun setelah dicermati lebih lanjut, sejumlah program yang masuk kategori sangat prioritas ternyata berkaitan dengan indikator kinerja kepala daerah.
“Setelah kami teliti, program-program yang masuk kategori sangat prioritas itu banyak yang berkaitan dengan indikator kinerja walikota. Nah, ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Menurut Iswandi, penetapan skala prioritas seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat dan besarnya manfaat yang akan diterima publik. Karena itu, ia mengingatkan agar orientasi program tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator kinerja pemerintahan.
“Jangan sampai karena sebuah program masuk indikator kinerja walikota lalu otomatis ditempatkan sebagai program sangat prioritas, padahal manfaat langsungnya bagi masyarakat belum tentu besar atau dampaknya relatif kecil,” tegasnya.
Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencermati persoalan tersebut dalam proses penyusunan anggaran tahun depan.
“Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian TAPD. Jangan hanya karena ada indikator A, B, C, atau D yang harus dicapai, kemudian program itu dianggap sangat prioritas. Yang paling penting adalah bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Iswandi mengakui temuan tersebut menjadi masukan baru bagi DPRD dalam mengawal proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, penghargaan atau capaian kinerja pemerintah memang penting, namun program yang dibiayai APBD tetap harus memberikan dampak nyata bagi warga.
“Ini yang kami temukan dalam pembahasan tadi. Program yang masuk kategori sangat prioritas ternyata banyak yang menunjang indikator penilaian kinerja kepala daerah. Tentu ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk pembahasan berikutnya,” pungkasnya. (Adv)
