Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, secara langsung menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kukar 2024 dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Dalam forum tersebut, Rendi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia menilai, pandangan fraksi-fraksi menunjukkan komitmen kuat legislatif dalam mendukung langkah strategis Pemkab Kukar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Terima kasih atas pandangan dan dukungan yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa masih ada program-program yang belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, ke depan kami akan memperkuat proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah,” tegas Rendi.
Ia menambahkan bahwa salah satu perhatian utama adalah optimalisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, masih besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam APBD 2024 bukan semata-mata karena rendahnya serapan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis.
“Banyak kegiatan yang dananya bersifat earmark dari pemerintah pusat baru dicairkan pada akhir tahun. Selain itu, perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah juga berdampak signifikan pada komposisi SILPA,” jelasnya saat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Kukar 2024.
Namun demikian, Rendi memastikan bahwa SILPA tersebut tidak akan dibiarkan mengendap. Pemkab Kukar akan mengoptimalkannya dalam pelaksanaan APBD 2025 untuk membiayai program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Rendi juga menanggapi catatan penting dari DPRD Kukar, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu diakselerasi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar menargetkan peningkatan PAD secara bertahap dan konsisten dalam lima tahun ke depan.
“Kami akan mengoptimalkan seluruh potensi daerah, termasuk mendorong kinerja Perseroda, Perusda, dan BUMD agar lebih produktif. Semua potensi harus kita kelola dengan maksimal demi kemajuan Kukar,” kata Rendi mengakhiri pernyataannya.
Melalui pernyataan ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kukar 2024 dapat segera difinalisasi, demi menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
