SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mematangkan program parkir berlangganan sebagai salah satu strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai kebijakan tersebut memiliki potensi cukup besar apabila diterapkan dengan sistem yang jelas dan mampu menjangkau kendaraan masyarakat secara luas.
Menurutnya, konsep parkir berlangganan yang disiapkan Pemkot dapat dikaitkan dengan pembayaran tahunan kendaraan, termasuk melalui mekanisme yang terintegrasi dengan administrasi kendaraan bermotor. Skema tersebut dinilai lebih terukur dibandingkan mengandalkan pungutan parkir secara konvensional.
“Pemkot sudah menyampaikan bahwa program ini untuk meningkatkan PAD. Mekanismenya bisa melalui parkir berlangganan, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar Ahmad, Jumat (14/8/2026)
DPRD Samarinda, kata dia, menyambut positif rencana tersebut. Bahkan, para anggota dewan disebut siap menjadi bagian dari penerapan awal program sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami di DPRD siap mendukung program parkir berlangganan. Kalau memang diperlukan, kami juga siap ikut lebih dahulu,” katanya.
Ahmad menilai keterlibatan DPRD penting untuk menunjukkan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah kota. Menurutnya, semakin banyak sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk membiayai pembangunan.
Ia menyebut potensi penerimaan dari parkir berlangganan bahkan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun apabila sistem tersebut berjalan optimal.
“Kalau programnya bisa berjalan sebagaimana mestinya, potensinya bisa sampai Rp200 miliar per tahun. Itu tentu akan menambah kekuatan PAD Samarinda,” jelasnya.
Namun, Ahmad mengingatkan peningkatan PAD membutuhkan proses dan tidak dapat dicapai hanya melalui satu program. Pemerintah tetap perlu mengembangkan berbagai sumber pendapatan daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia melihat perkembangan PAD Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. PAD yang berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2025 meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.
Sementara untuk 2027, DPRD bersama Pemkot Samarinda telah menyepakati proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun. Ahmad optimistis angka tersebut masih dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya apabila berbagai sumber pendapatan, termasuk parkir, dikelola secara optimal.
“Untuk 2027 sudah disepakati Rp1,3 triliun. Tidak menutup kemungkinan pada 2028 kita bisa mencapai Rp1,5 triliun,” pungkasnya. (Adv)
