SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta rumah sakit memberikan kepastian informasi kepada pasien dan keluarga yang harus menunggu ruang perawatan. Keterbatasan kapasitas kamar dinilai bukan alasan untuk membiarkan pasien menunggu tanpa penjelasan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan komunikasi menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan, terutama ketika ruang perawatan dalam kondisi penuh.
Menurutnya, petugas rumah sakit harus menjelaskan kondisi kamar, kemungkinan waktu tunggu, serta langkah yang dapat ditempuh pasien dan keluarga selama menunggu pelayanan.
“Harusnya diberi penjelasan, Bapak, ini kemungkinan nunggunya sekian. Pihak rumah sakit menjelaskan dulu,” ujar Anhar,Selasa (18/8/2026).
Ia menilai kepastian informasi dibutuhkan karena pasien berada dalam kondisi yang membutuhkan penanganan dan keputusan secara cepat. Tanpa penjelasan yang memadai, keluarga akan kesulitan menentukan pilihan pelayanan berikutnya.
Anhar menyampaikan hal tersebut merespons kasus pelayanan kesehatan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam informasi yang beredar, seorang pasien disebut harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan dan kemudian dikabarkan meninggal dunia.
Meski belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya pasien tersebut, Anhar menilai kasus itu harus menjadi bahan evaluasi bagi fasilitas kesehatan agar persoalan serupa tidak terjadi di Samarinda.
“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Ini yang akhirnya orang bingung mau melapor ke mana,” tuturnya.
Menurut Anhar, persoalan pasien yang menunggu ruang rawat tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah tempat tidur. Rumah sakit juga perlu memiliki mekanisme pelayanan yang jelas ketika kapasitas perawatan sedang penuh.
Informasi mengenai kondisi kamar, estimasi waktu tunggu, hingga alternatif pelayanan, menurutnya, perlu disampaikan secara aktif kepada pasien maupun keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat menentukan langkah berdasarkan informasi yang jelas, termasuk mempertimbangkan fasilitas kesehatan lain apabila diperlukan.
“Kalau memang ruangnya penuh, sampaikan penuh. Kalau masih harus menunggu, sampaikan berapa lama perkiraannya,” tegasnya.
Anhar meminta Pemerintah Kota Samarinda bersama pengelola fasilitas kesehatan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan pasien yang membutuhkan ruang perawatan. Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya menyasar ketersediaan tempat tidur, tetapi juga kualitas komunikasi antara petugas dengan pasien.
Ia berharap pelayanan kesehatan di Samarinda mengedepankan keterbukaan dan kepastian informasi sehingga masyarakat tetap merasa diperhatikan meski fasilitas rumah sakit sedang mengalami keterbatasan.
“Pasien jangan dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Kalau memang ada kendala, jelaskan kepada keluarga,” pungkasnya. (Adv)
