SAMARINDA – Layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi warga kurang mampu di Kota Samarinda terpaksa dihentikan sementara. Kondisi tersebut terjadi di tengah efisiensi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda pada 2026, setelah anggarannya mengalami pemangkasan hingga tersisa sekitar Rp10 miliar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan program KB gratis pada dasarnya merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sementara DP2KB Samarinda bertindak sebagai pelaksana di daerah.
“Program KB gratis itu kan dari pusat, dari BKKBN. DP2KB sebagai pelaksana,” kata Sri Puji, Rabu (19/8/2026)
Ia menjelaskan, dukungan terhadap program tersebut, termasuk alat kontrasepsi dan insentif pelayanan, bersumber dari BKKBN. Karena itu, ia menduga penghentian sementara pelayanan juga dapat berkaitan dengan dukungan dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya turun.
“Alatnya itu dari BKKBN, insentifnya juga dari BKKBN. Mungkin dari pusat belum turun, saya juga tidak terlalu mengikuti,” ujarnya.
Namun, Sri Puji menilai persoalan pelaksanaan program KB tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran maupun alat kontrasepsi. Tantangan lainnya adalah bagaimana pemerintah mampu menjaring dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB.
Menurutnya, upaya tersebut tidak mudah, terlebih untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana.
“Belum lagi untuk menjaring masyarakat yang mau ber-KB itu sulit. Apalagi bapak-bapak, ada kesulitan tersendiri. Walaupun sudah sosialisasi di setiap Posyandu, belum tentu orang mau ber-KB,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai sosialisasi mengenai perencanaan keluarga perlu dilakukan sejak lebih dini dan tidak hanya ketika masyarakat telah memiliki anak. Edukasi dapat dimulai sejak seseorang memasuki tahap calon pengantin.
“Sosialisasinya memang harus saat calon pengantin. Kemudian di Posyandu, di Puskesmas, saat mau menikah itu sudah harus disosialisasikan,” katanya.
Menurut Sri Puji, pendekatan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa perencanaan keluarga bukan hanya menyangkut penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga kesiapan pasangan dalam menentukan waktu memiliki anak dan memilih metode KB yang sesuai.
“Supaya nanti terbuka pikirannya, usia segini apakah langsung harus punya anak atau harus ber-KB. Misalnya menggunakan KB jangka pendek atau jangka panjang,” ujarnya.
Ia berharap penguatan edukasi keluarga berencana tetap berjalan meski pelayanan KB gratis saat ini menghadapi kendala. Menurutnya, pemahaman masyarakat yang baik menjadi salah satu faktor penting agar program KB dapat berjalan lebih efektif ketika layanan kembali tersedia secara optimal. (Adv)
