TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara mendorong pemerintah daerah segera mengisi jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) dengan pejabat definitif. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai penunjukan Plt yang berlangsung lama tidak sesuai dengan tujuan awal penugasan.
“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, jabatan pelaksana tugas (Plt) seharusnya hanya bersifat sementara. Jika seseorang sudah menjabat sebagai Plt selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal penunjukan Plt,” kata Ahmad Yani, Senin (2/11/2026), di Ruang Rapat DPRD Kukar.
Ia berharap penerapan manajemen talenta dapat mencegah kondisi tersebut. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kapasitas dan kemampuan yang dapat dilihat berdasarkan posisi serta kompetensi yang dimiliki.
“Dengan demikian, seharusnya pemerintah daerah dapat menentukan pejabat yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut tanpa harus membiarkan kekosongan berlangsung terlalu lama,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan penunjukan Plt memang bisa dilakukan untuk kebutuhan teknis jangka pendek. Namun, jika berlangsung dalam jangka panjang, hal itu menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.
“Karena itu, kami mempertanyakan mengapa jabatan-jabatan tersebut belum juga diisi secara definitif. Kami berharap pengisian jabatan segera dilakukan dan tidak ada kekosongan yang dibiarkan berlarut-larut,” jelasnya.
Soroti Dampak ke Pelayanan Publik
Ia menuturkan jabatan Plt diperuntukkan sebagai pengisi kekosongan sementara. Jika masa penugasannya terlalu lama, hal itu perlu dibenahi.
“Jabatan Plt memang diperuntukkan sebagai pengisi kekosongan sementara. Namun, jika masa penugasannya terlalu lama, hal itu perlu dibenahi,” katanya.
Ahmad Yani menyebut sejak bupati dilantik, sejumlah jabatan kepala OPD masih diisi Plt. Bahkan, penunjukan Plt dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.
“Sejak bupati dilantik, sejumlah jabatan kepala OPD masih diisi oleh Plt. Bahkan, penunjukan Plt dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan itu perlu segera diselesaikan karena dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Kewenangan Plt memiliki batasan dan berbeda dengan pejabat yang sudah definitif.
“Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan karena dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Kewenangan Plt memiliki batasan dan berbeda dengan pejabat yang sudah definitif,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Kukar mendorong agar jabatan kepala OPD yang masih kosong atau dijabat Plt segera ditetapkan pejabat definitifnya.
“Oleh sebab itu, kami mendorong agar jabatan kepala OPD yang saat ini masih kosong atau dijabat Plt segera ditetapkan pejabat definitifnya. Dengan begitu, pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya. (Adv)
