Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Rakyat yang digelar bersama warga Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (02/8/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penggunaan dan Pengawasan APBD Kaltim”, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai mekanisme pemanfaatan anggaran daerah dan peran DPRD dalam proses tersebut.
“APBD adalah Hak Rakyat” Dalam pemaparannya, Baharuddin menjelaskan bahwa setiap rupiah yang ada di APBD merupakan hak masyarakat yang harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“APBD bukan milik pemerintah atau DPRD, melainkan milik rakyat. Tugas kami adalah memastikan anggaran itu benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk program nyata yang mereka butuhkan,” tegas Baharuddin.
Ia juga menjabarkan mekanisme pengajuan usulan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga dibahas di tingkat provinsi. Menurutnya, proses ini harus dipahami bersama agar tidak ada kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan.
“Masyarakat perlu tahu prosedurnya. Semua harus diajukan secara resmi melalui musyawarah desa, kecamatan, lalu dibahas di tingkat kabupaten atau provinsi. DPRD akan mengawal agar usulan yang layak tidak berhenti di tengah jalan,” jelasnya.
Lebih jauh, Baharuddin menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Menurutnya, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.
“Pengawasan bukan hanya tugas kami. Masyarakat harus berani ikut mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan. Dengan begitu, setiap program benar-benar bermanfaat bagi yang berhak,” ujarnya.
Baharuddin juga menambahkan bahwa pengawasan publik yang kuat akan memperkuat transparansi pemerintah dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Dalam dialog tersebut, Baharuddin menegaskan bahwa fokus utama pembangunan daerah harus diarahkan pada pemerataan. Ia mencontohkan pentingnya memperhatikan desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan agar tidak tertinggal dalam pembangunan.
“Jangan hanya kota yang maju, tapi desa-desa di pelosok juga harus merasakan hasil pembangunan. Inilah yang kami perjuangkan di DPRD,” ungkapnya.
Menutup dialog, Baharuddin berjanji akan terus menggelar kegiatan serupa di berbagai daerah di Kaltim. Ia menilai pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi cara paling efektif untuk memahami kebutuhan nyata di lapangan.
“Saya tidak ingin hanya mendengar laporan di atas meja. Saya ingin datang langsung, berdialog, dan mendengar sendiri suara rakyat. Inilah cara kita memastikan APBD benar-benar digunakan untuk mereka,” pungkasnya.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana warga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Baharuddin memastikan seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di DPRD. (Mujahid)
