TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara menjadikan pengembangan tanaman kratom sebagai salah satu fokus kerja sama dengan perguruan tinggi melalui nota kesepahaman (MoU). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai kratom merupakan tanaman yang membanggakan dan menjanjikan, tetapi belum dikelola secara optimal.
“Dalam waktu dekat, pengelolaan Kratom menjadi salah satu fokus kita. Saat ini Kratom merupakan tanaman yang membanggakan dan menjanjikan, tetapi belum ada pengelolaan secara optimal,” kata Ahmad Yani, Senin (2/11/2026), di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Tenggarong.
Menurutnya, pengelolaan itu termasuk menggiatkan petani untuk menanam, mengelola, dan memelihara tanaman tersebut sebagai bagian dari upaya membangun daerah.
“Termasuk bagaimana petani-petani kita bisa digiatkan untuk menanam, mengelola, dan memelihara tanaman tersebut. Ini menjadi bagian dari upaya membangun daerah,” ujarnya.
Ahmad Yani menyebut salah satu mitra, yakni Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, siap membantu pembudidayaan, pengembangan, dan pengelolaan kratom.
“Sehingga salah satunya melalui pihak kampus. Mereka siap, termasuk Widyagama, untuk membantu bagaimana tanaman Kratom ini bisa dibudidayakan, dikembangkan, dan dikelola. Kemudian, daerah lain tidak mengklaim, karena yang punya itu adalah Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Wacana Perda
Ia berharap pengelolaan kratom nantinya dapat diatur melalui peraturan daerah. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari MoU yang ditandatangani.
“Hal seperti ini juga sangat dibutuhkan. Ke depan, kita pastikan dan berharap semoga bisa menjadi peraturan daerah. Itu salah satunya yang menjadi bagian dari MoU yang kita tandatangani hari ini,” ujarnya.
Ahmad Yani menjelaskan kratom merupakan salah satu pilihan komoditas bagi petani, tanpa mengesampingkan komoditas yang sudah ada.
“Mengapa harus tanaman Kratom? Alasannya, itu merupakan salah satu pilihan. Tidak mesti semua petani kita hanya menanam komoditas-komoditas yang selama ini sudah ada. Kita berharap komoditas yang sudah ada bisa dikembangkan, termasuk tanaman Kratom,” jelasnya.
Menurutnya, kratom berpotensi menguntungkan, tergantung hasil kajian. Jika kajian menunjukkan perlu diatur melalui peraturan daerah, pihaknya akan membuat perda untuk pengelolaannya.
“Itu hanya pilihan saja dan tentu sangat menguntungkan, tergantung nanti hasil kajiannya. Ketika kajiannya memang menunjukkan bahwa ini perlu dijadikan peraturan daerah, kita akan membuat peraturan daerah dalam rangka pengelolaannya,” ujarnya.
Ahmad Yani menambahkan pengaturan itu juga mencakup keberpihakan, hak kekayaan intelektual, dan kepastian bahwa kratom merupakan milik daerah. Hal itu untuk mencegah klaim dari pihak lain di kemudian hari.
“Termasuk misalnya keberpihakan, hak kekayaan intelektual, atau hak yang memastikan bahwa itu merupakan kepunyaan daerah. Klaim-klaim seperti itu juga harus ada. Jangan sampai nanti ketika sudah berkembang dan maju, justru orang lain yang mengklaim, sementara yang punya adalah kabupaten. Itu maksud saya, arah kita ke sana,” pungkasnya. (Adv)
