SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda masih harus bekerja keras untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun pada 2026. DPRD Samarinda menilai target tersebut masih realistis, tetapi penguatannya harus dilakukan melalui optimalisasi sumber penerimaan yang ada, bukan dengan menambah beban ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan perkembangan PAD secara keseluruhan masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Meski demikian, capaian setiap sektor penerimaan menunjukkan kondisi yang berbeda sehingga perlu mendapat evaluasi secara berkala.
“Kalau dilihat secara keseluruhan masih on the track. Memang ada sektor yang realisasinya sudah tinggi dan ada yang masih rendah, tetapi secara akumulasi masih sesuai target,” kata Iswandi, Jumat (21/8/2026)
Menurutnya, pemerintah memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan PAD tanpa harus langsung mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat. Salah satunya dengan memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan seluruh potensi penerimaan dapat masuk secara optimal ke kas daerah.
Iswandi menyoroti masih adanya potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Selain itu, kebocoran penerimaan juga perlu menjadi perhatian karena dapat mengurangi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD.
“Saya sudah mengingatkan jangan sampai mengejar PAD tetapi masyarakat yang justru terbebani. Masih banyak potensi PAD yang ada sekarang belum dimaksimalkan. Kebocoran penerimaan masih ada, begitu juga potensi-potensi yang belum tergali,” jelasnya.
Komisi II, kata Iswandi, juga melakukan pencermatan terhadap sejumlah komponen penyumbang PAD. Data penerimaan perlu dicocokkan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai sumber-sumber pendapatan yang sudah optimal maupun yang masih membutuhkan pembenahan.
Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi bagian yang diperhatikan DPRD. Menurutnya, seluruh sumber penerimaan harus dikelola secara terukur agar target PAD tidak hanya bergantung pada satu atau dua sektor.
Iswandi menegaskan peningkatan PAD seharusnya berjalan beriringan dengan perbaikan sistem penerimaan. Pemerintah perlu mempersempit ruang kebocoran, meningkatkan kepatuhan pembayaran, serta menggali potensi ekonomi baru yang tidak membebani masyarakat secara langsung.
“Kami akan terus mengawal upaya optimalisasi PAD dengan mendorong perbaikan tata kelola penerimaan daerah, bukan melalui kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD berharap target PAD Rp1,2 triliun dapat dicapai melalui penguatan kapasitas fiskal daerah sekaligus tetap menjaga daya beli dan kepentingan masyarakat Samarinda. (Adv)
