Samarinda — Tantangan dunia pendidikan di Samarinda dinilai masih cukup kompleks. Selain persoalan ketidaksesuaian sistem pembelajaran antarjenjang sekolah, keterbatasan jumlah tenaga pendidik juga disebut mulai memengaruhi proses belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebijakan pendidikan yang diterapkan saat ini masih menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait penerapan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi anak usia dini.
Menurutnya, aturan di tingkat taman kanak-kanak yang membatasi pengajaran calistung justru tidak sejalan dengan tuntutan di sekolah dasar, di mana siswa kelas satu sudah diharapkan mampu membaca dan menulis sejak awal masuk sekolah.
“Di TK tidak dianjurkan mengajarkan calistung secara penuh, tetapi ketika masuk SD anak-anak sudah dituntut siap membaca. Ini yang sering membuat orang tua kebingungan,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Situasi tersebut, kata Sri, akhirnya membuat banyak orang tua memilih memberikan tambahan pelajaran di luar sekolah agar anak mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
“Banyak orang tua akhirnya memasukkan anak ke tempat les karena khawatir tertinggal pelajaran saat masuk SD,” katanya.
Tak hanya soal kurikulum, DPRD Samarinda juga menyoroti berkurangnya jumlah guru setiap tahun. Sri menyebut ratusan tenaga pengajar pensiun maupun meninggal dunia, sementara perekrutan guru baru masih terbatas.
“Setiap tahun sekitar 150 sampai 200 guru pensiun atau meninggal dunia. Sementara pengangkatan tenaga honorer juga tidak bisa dilakukan secara bebas,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, beberapa sekolah disebut masih mengalami kekurangan tenaga pengajar, terutama untuk wali kelas sekolah dasar dan guru Bahasa Inggris.
Padahal, kebutuhan guru Bahasa Inggris diperkirakan akan meningkat seiring rencana penerapan mata pelajaran tersebut sebagai pelajaran wajib di tingkat dasar.
Di sisi lain, DPRD Samarinda sebelumnya juga pernah mengusulkan pemberian subsidi bagi sekolah swasta sebagai solusi untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun usulan tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah.
“Subsidi sekolah swasta sebenarnya pernah kami dorong, tetapi kemampuan anggaran daerah masih menjadi kendala,” tuturnya.
DPRD berharap pemerintah dapat segera merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih selaras dan menyeluruh, mulai dari sistem pembelajaran hingga pemerataan tenaga pengajar, agar kualitas pendidikan di Samarinda dapat terus ditingkatkan. (Adv)
