SAMARINDA – Kedekatan Kota Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara belum otomatis mendatangkan tamu bagi industri perhotelan. Peluang tersebut perlu dijemput melalui promosi, pengembangan layanan, dan kerja sama antarpelaku usaha yang lebih terarah.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama pengelola hotel mulai mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah. Kebijakan efisiensi telah menunjukkan bahwa pasar yang bersumber dari rapat, sosialisasi, dan agenda beranggaran APBD dapat menyusut sewaktu-waktu.
Menurut Helmi, hotel perlu memperluas sasaran kepada pelaku bisnis, investor, pekerja proyek, wisatawan, serta masyarakat luar daerah yang berkunjung ke Kalimantan Timur.
“Kita memiliki peluang besar dengan adanya IKN. PHRI bersama Disporapar perlu mengemas Samarinda agar semakin menarik sebagai destinasi untuk singgah dan menginap,” ujar Helmi, Selasa (13/10/2026).
Mobilitas orang menuju dan dari kawasan IKN dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Namun, Samarinda harus memiliki alasan kuat agar pengunjung memilih tinggal lebih lama, bukan sekadar melintas.
Karena itu, promosi hotel perlu dihubungkan dengan kekuatan lain yang dimiliki kota, seperti kuliner, kegiatan bisnis, pertemuan, hiburan, dan destinasi rekreasi. Paket kunjungan, kalender acara, serta informasi layanan juga perlu disusun secara terpadu.
Kolaborasi antara PHRI dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dinilai penting untuk membangun citra Samarinda sebagai kota persinggahan utama bagi aktivitas yang berkaitan dengan IKN.
Dorongan tersebut sebelumnya juga disampaikan Helmi ketika menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda di Hotel Five Premier, Jalan Bhayangkara, pada 7 September 2026.
Pada kesempatan itu, Helmi mengucapkan selamat kepada pengurus PHRI di bawah kepemimpinan Leni Marlina untuk periode 2026–2031. Kepengurusan baru diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga membantu industri hotel dan restoran beradaptasi dengan perubahan pasar.
Helmi juga meminta pertumbuhan industri perhotelan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengelola hotel didorong memprioritaskan tenaga kerja lokal sepanjang memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Penyerapan tenaga kerja daerah dinilai dapat memperluas dampak ekonomi sektor perhotelan. Pendapatan pekerja akan kembali berputar melalui belanja rumah tangga sekaligus menghidupkan usaha kecil dan perdagangan lokal.
Menurut Helmi, kinerja hotel tidak semestinya hanya dilihat dari tingkat hunian dan pendapatan perusahaan. Kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi masyarakat juga harus menjadi ukuran.
Ia mendorong Disporapar, Disnaker, Bapenda, DPRD, dan PHRI menyusun langkah bersama untuk memperkuat promosi, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan menangkap peluang ekonomi dari pembangunan IKN.
Dengan pasar yang lebih beragam, industri hotel dan restoran di Samarinda diharapkan tetap bertumbuh tanpa terlalu bergantung pada perubahan belanja pemerintah. (Adv)
