SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran dinilai tidak hanya mengurangi kegiatan pemerintah, tetapi juga memengaruhi perputaran usaha di Kota Samarinda. Dampaknya menjalar dari hotel dan restoran hingga jasa transportasi, penyedia perlengkapan acara, serta pekerja harian.
Realisasi pendapatan dari sektor hotel dan restoran hingga September 2026 tercatat sekitar Rp160 miliar. Capaian tersebut masih berada di bawah angka target sekitar Rp200 miliar yang tercantum dalam data tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan industri perhotelan selama ini memperoleh bagian pasar dari berbagai agenda pemerintah. Rapat, sosialisasi, dan kegiatan seremonial kerap menggunakan ruang pertemuan sekaligus layanan konsumsi hotel.
Ketika belanja diperketat, sebagian agenda tersebut dikurangi atau dipindahkan ke kantor pemerintahan. Perubahan itu membuat permintaan terhadap layanan hotel dan restoran ikut menurun.
“Efisiensi anggaran sangat terasa. Kegiatan yang biasanya digelar di hotel sekarang banyak dikurangi,” ujar Helmi, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah. Penghematan anggaran mungkin diperlukan, tetapi efeknya terhadap sektor usaha dan tenaga kerja harus tetap diperhitungkan.
Penurunan kegiatan di hotel tidak hanya memengaruhi pendapatan pengelola. Usaha makanan dan minuman, penyedia dekorasi dan perlengkapan rapat, jasa transportasi, hingga tenaga lepas turut berpotensi kehilangan permintaan.
Helmi juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ruang anggaran yang menyempit membuat berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya ikut menggerakkan sektor jasa tidak dapat dilaksanakan dalam skala yang sama.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat meninjau kembali besaran Transfer ke Daerah. Dukungan TKD yang lebih memadai dinilai dapat memperkuat kemampuan daerah menjalankan program prioritas sekaligus menjaga aktivitas ekonomi.
“Jika kondisi keuangan daerah membaik, aktivitas pemerintah bisa meningkat kembali. Dampaknya tentu akan dirasakan hotel, restoran, dan sektor jasa lainnya,” jelasnya.
Namun, Helmi mengingatkan bahwa pemulihan industri perhotelan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada peningkatan belanja pemerintah. Pelaku usaha tetap perlu memperluas pasar, sedangkan pemerintah daerah harus menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha.
Ia mendorong Bapenda, Disporapar, dan perangkat daerah terkait melakukan pemetaan terhadap kondisi aktual sektor hotel dan restoran. Data mengenai tingkat hunian, tenaga kerja, pendapatan, dan perkembangan usaha diperlukan sebagai dasar penyusunan strategi.
Pemetaan tersebut juga penting agar upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak justru menambah tekanan terhadap pelaku usaha yang sedang menghadapi penurunan permintaan.
Helmi menilai keberlangsungan industri hotel dan restoran perlu dijaga karena sektor tersebut memiliki efek berganda. Selain berkontribusi terhadap pendapatan daerah, keberadaannya menopang lapangan pekerjaan dan menghidupkan berbagai usaha pendukung di Samarinda. (Adv)
