SAMARINDA – Operasi pasar murah di Kota Samarinda diminta tidak hanya digelar sebagai reaksi setelah harga kebutuhan pokok meningkat. Pemerintah perlu menyiapkannya sejak muncul tanda-tanda gangguan pasokan agar tekanan terhadap pengeluaran masyarakat dapat dicegah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pemantauan harga harus diikuti kemampuan mengambil keputusan secara cepat. Data mengenai persediaan, distribusi, dan perubahan harga perlu menjadi dasar untuk menentukan waktu intervensi.
“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ujar Sani saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (13/10/2026).
Perhatian pemerintah diperlukan terhadap komoditas yang paling memengaruhi belanja rumah tangga, di antaranya beras medium dan premium, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih.
Menurut Sani, kenaikan harga komoditas tersebut paling cepat dirasakan keluarga berpenghasilan rendah. Sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga perubahan harga dalam waktu singkat dapat mengurangi kemampuan belanja.
Atas dasar itu, ia mendorong Pemkot Samarinda memperluas jangkauan pasar murah. Namun, program tersebut harus dilaksanakan sesuai kebutuhan setiap kecamatan dan tidak menggunakan pendekatan yang seragam.
Penentuan lokasi perlu mengacu pada wilayah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi, kekurangan pasokan, atau memiliki tingkat kerawanan pangan lebih besar. Jenis barang yang disediakan juga harus menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, operasi pasar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian harga yang tepat sasaran.
Sani meminta pemerintah memetakan periode yang rawan menimbulkan gejolak, termasuk menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Potensi gangguan produksi maupun pengiriman akibat kondisi cuaca juga perlu diantisipasi.
Ia menilai langkah yang disiapkan sejak awal akan lebih efektif dibandingkan intervensi setelah kenaikan harga berlangsung lama. Selain menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, kebijakan tersebut dapat melindungi daya beli masyarakat.
Pengendalian harga pangan, lanjut Sani, memerlukan kerja bersama antara Pemkot Samarinda, DPRD, Bulog, distributor, kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan. Informasi mengenai stok dan distribusi harus dibagikan agar keputusan di lapangan dapat dilakukan secara cepat.
Ia menegaskan keberhasilan pengendalian pangan tidak hanya diukur dari angka inflasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang dapat dijangkau.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Sani akan mendorong agar operasi pasar murah dan subsidi biaya angkut memperoleh porsi yang memadai dalam pembahasan anggaran daerah.
“Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ungkapnya. (Adv)
