Samarinda – Edy Suharto secara resmi dilantik sebagai Kepala BPKP Kaltim menggantikan Dr. Felix Joni Darjoko. Seremoni pengukuhan dan serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudi Masud, dan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (30/6).
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Ahyani Fadianur Diani. Dalam kesempatan tersebut, Ahyani menyampaikan harapan besar agar kerja sama yang sudah terjalin antara Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru.
“Kami ucapkan selamat kepada Bapak Edy Suharto atas pengukuhannya sebagai Kepala BPKP Kaltim. Kami optimis, dengan beliau di posisi ini, koordinasi dan kolaborasi antara Pemkab Kukar dan BPKP bisa semakin kuat dan terarah,” ujar Ahyani dengan penuh keyakinan.
Tak lupa, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dr. Felix Joni Darjoko atas dedikasinya selama menjabat. Selama masa kepemimpinannya, hubungan antara Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim dinilai berjalan produktif dan penuh sinergi.
Gubernur Rudi Masud dalam sambutannya menegaskan bahwa peran BPKP sangat krusial, khususnya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia menyampaikan kebanggaan karena sinergi antara Pemprov Kaltim dan BPKP berhasil menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
“Ini pencapaian luar biasa. Dan itu semua bisa tercapai karena adanya kerja sama erat antara Pemprov dan BPKP. Kami berharap, di bawah kepemimpinan Edy Suharto sebagai Kepala BPKP Kaltim, peran pengawasan, pendampingan, serta evaluasi terhadap program dan keuangan daerah semakin tajam dan efektif,” tegas Rudi.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa BPKP memiliki tugas strategis dalam mengawasi keuangan negara/daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi audit serta evaluasi atas pengelolaan anggaran negara.
Dengan struktur kepemimpinan baru, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim berharap BPKP bisa semakin adaptif menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern. Terlebih, sinergi yang erat antara BPKP dan pemerintah daerah sangat menentukan arah pembangunan daerah yang berintegritas dan berkelanjutan.
