AdvertorialSamarinda

Abdul Rohim Minta Pengendalian Banjir Samarinda Menjangkau Pembukaan Lahan di Hulu

×

Abdul Rohim Minta Pengendalian Banjir Samarinda Menjangkau Pembukaan Lahan di Hulu

Sebarkan artikel ini
Abdul Rohim Anggota Komisi III DPRD Samarinda

SAMARINDA — Perubahan penggunaan lahan di wilayah hulu menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, dalam penanganan banjir. Ia menilai potensi bertambahnya limpasan air menuju kawasan lebih rendah perlu dikendalikan bersamaan dengan perbaikan drainase.

Rohim mendorong Pemkot Samarinda mempertimbangkan moratorium pembukaan atau pemotongan lahan serta alih fungsi daerah resapan. Usulan itu dimaksudkan agar pengendalian banjir turut menangani persoalan di wilayah asal aliran air.

“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan tadi dan alih fungsi daerah resapan air. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir,” kata Rohim, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, pengendalian pemanfaatan ruang perlu masuk dalam agenda pencegahan banjir. Perhatian terhadap daerah resapan harus berjalan bersama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menampung serta mengalirkan air.

Dorongan tersebut melengkapi permintaan DPRD agar pemerintah mempercepat pembenahan saluran selama musim kemarau. Waktu sebelum musim hujan dinilai perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan hambatan pada jaringan drainase.

Dari peninjauan lapangan, Komisi III menemukan pendangkalan saluran, tumpukan sampah, serta elevasi yang menghambat air menuju sungai. Persoalan itu membutuhkan penanganan agar aliran tidak tertahan dan melimpas ke kawasan sekitarnya.

Rohim meminta keterhubungan saluran diperhatikan hingga ke titik pembuangan akhir. Pembenahan perlu memastikan air dapat mengalir melalui jaringan yang tersambung dengan baik.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perbaikan di kawasan penerima limpasan perlu disertai pengendalian perubahan lahan di hulu. Karena itu, penataan ruang dan pemeliharaan drainase harus menjadi bagian dari upaya yang saling mendukung.

Melalui usulan moratorium tersebut, Rohim mendorong penanganan banjir yang menjangkau hulu hingga hilir. Pemerintah diharapkan membenahi saluran sekaligus menjaga daerah resapan untuk mengurangi risiko genangan di Samarinda. (Adv)

Tinggalkan Balasan