SAMARINDA — Pengembangan sektor pariwisata Kota Samarinda dinilai membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih serius. DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota mulai meningkatkan investasi pariwisata agar potensi ekonomi dari sektor tersebut dapat berkembang dalam jangka panjang.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan keterbatasan destinasi wisata alami membuat pemerintah perlu lebih kreatif dalam membangun objek wisata yang sesuai dengan karakter Kota Samarinda.
Menurutnya, Samarinda tidak dapat mengandalkan pantai maupun destinasi alam seperti daerah lain. Karena itu, pembangunan wisata buatan dan pengembangan ruang publik harus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan alternatif destinasi.
“Kalau kita ingin membuat pariwisata Samarinda, wisata yang benar-benar alami itu hampir tidak ada. Artinya, kita harus mendorong dan membangun tempat tertentu sampai menjadi destinasi wisata,” ujar Ahmad, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat pengembangan pariwisata Samarinda belum maksimal. Pemerintah, kata dia, perlu berani menempatkan sektor tersebut sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program tahunan.
Ahmad mengusulkan agar porsi anggaran pariwisata mulai diperkuat pada 2027. Namun, ia mengingatkan hasil pembangunan tidak bisa langsung diukur dalam satu tahun karena membutuhkan proses hingga destinasi benar-benar memiliki daya tarik dan menghasilkan aktivitas ekonomi.
“Kalau mulai 2027 anggarannya diperbesar, bukan berarti manfaatnya langsung dirasakan pada tahun itu. Mungkin baru dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.
Salah satu ruang publik yang dinilai memiliki peluang dikembangkan menjadi destinasi wisata ialah Folder Air Hitam. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, menikmati suasana sore, hingga berburu kuliner UMKM.
Namun, Ahmad menilai potensi tersebut belum didukung tata kelola kawasan yang optimal. Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari parkir, penempatan pedagang hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan.
“Folder Air Hitam saat ini masih semrawut. Masyarakat datang untuk berwisata atau berolahraga seperti berjoging, tetapi kawasannya mungkin belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan Folder Air Hitam dapat menjadi contoh bagaimana ruang publik dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki nilai wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penataan juga perlu memperhatikan keberadaan pelaku UMKM agar tidak kehilangan ruang usaha.
Ahmad meminta pemerintah tidak mengambil langkah penertiban secara sepihak terhadap aktivitas masyarakat maupun pedagang. Menurutnya, setiap penataan harus diawali koordinasi antara perangkat daerah, pengelola kawasan, aparat penegak perda, serta masyarakat.
“Jangan sampai komunikasi mereka tidak sinkron dengan pemerintah kota, lalu tiba-tiba Satpol PP langsung melakukan penertiban. Ini harus dikoordinasikan,” tegasnya.
DPRD Samarinda akan mendorong dinas terkait memperjelas konsep pengelolaan dan penataan Folder Air Hitam. Dengan tata kelola yang lebih terarah, kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga berkembang sebagai destinasi wisata yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat PAD Samarinda. (Adv)
