Penulis : Novita Adelia Saputri
Opini-Isu seputar tarif ojek online (ojol) kembali menjadi pokokperdebatan di dunia maya. Para pengemudi merasa bahwatarif yang ada saat ini terlalu rendah, tidak sebanding denganbiaya bahan bakar, pemeliharaan motor, serta risiko yang dihadapi saat bekerja di jalan. Di sisi lain, konsumenmenginginkan agar harga tetap terjangkau agar layanan ojoltetap dapat diakses.
Diperkirakan jumlah pengemudi ojol di Indonesia melebihi 7 juta orang, seperti yang dilaporkan oleh CNN Indonesia (2025). Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif lebihdari sekadar angka statistik, melainkan berkaitan dengankelangsungan hidup jutaan keluarga. Pemerintah melaluiKementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat menaikkantarif ojol sekitar 8 hingga 15 persen, sesuai dengan zona operasional, seperti yang diberitakan oleh Bisnis. com (2025). Namun, meskipun ada peningkatan, banyak pengemudi yang beranggapan tarif tersebut masih belum cukup untukmenutupi biaya hidup yang kian meningkat.
Selain itu, pemerintah juga sedang merumuskan PeraturanPresiden (Perpres) mengenai ojol yang berfokus pada sistempembagian hasil dan perlindungan sosial, seperti JaminanKecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Katadata (2025) menyatakan bahwa draft Perpres ini tidaksecara langsung mengatur tarif, sehingga konflik antarapengemudi dan konsumen mungkin akan terus terjadi.
Ketika direnungkan, persoalan tarif ojol ini merupakan dilemaklasik dalam pengelolaan ekonomi digital: bagaimanamenyeimbangkan kepentingan pekerja informal dengan aksesyang terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai mahasiswa, sayamerasa bahwa isu ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan ojol untuk pergi kuliah, berkumpul dengan teman, atau hanya pulang larut malam. Namun, di sisi lain, kita juga melihat pengemudi yang harusbekerja dari pagi hingga malam demi mendapatkanpendapatan yang layak.
Menurut pendapat saya, prinsip-prinsip Good Governance seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi harus menjadidasar dalam menetapkan kebijakan tarif. Jika kebijakan hanyaditentukan oleh satu pihak tanpa melibatkan pengemudi dan konsumen, konflik pasti akan terus berlanjut. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap sistem transportasi digital bisamenurun.
Tarif ojol bukan hanya sekadar angka, tetapi juga terkaitdengan kelangsungan hidup jutaan orang dan akses mobilitasmasyarakat. Kita sebagai pengguna juga perlu menyadaribahwa layanan yang murah memiliki konsekuensi. Jika pengemudi tidak sejahtera, maka kualitas layanan juga dapatmenurun. Oleh karena itu, sangat penting untuk ada kebijakanyang adil dan partisipatif, agar kesejahteraan pengemuditerjamin dan konsumen tetap dapat menikmati layanan denganharga yang terjangkau.
