Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Dalam dialog publik bertema “Wujudkan Sekolah Rakyat di Kaltim” yang digelar TVRI Kaltim, Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, mengusulkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim di Muara Badak sebagai lokasi pendirian Sekolah Rakyat.
Dalam diskusi yang diadakan di Studio 2 TVRI Kaltim, Samarinda, pada Senin (5/5/2025) itu, Sunggono menekankan pentingnya penggunaan aset yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut bahwa fasilitas di lokasi tersebut, seperti ruang belajar, asrama siswa dan guru, serta sarana pendidikan lainnya, masih sangat layak digunakan.
“Kami melihat aset di Muara Badak itu cukup lengkap. Sayang kalau dibiarkan. Ini bisa menjadi cikal bakal Sekolah Rakyat yang kita cita-citakan bersama,” kata Sunggono di hadapan para peserta dialog.
Dialog tersebut turut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak, Kadisdikbud Kota Samarinda Alsi Nuryadin, Sekda Penajam Paser Utara Tohar, serta akademisi dari Universitas Mulawarman, Prof. Susilo.
Sunggono menegaskan bahwa Kukar telah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat, yakni di Loa Kulu dan Muara Badak. Namun, menurutnya, aset provinsi di Muara Badak menjadi pilihan strategis karena telah memiliki sarana dan prasarana dasar yang memadai.
“Pemanfaatan aset itu tak hanya efisien, tetapi juga mempercepat realisasi program. Kami berharap Pemprov Kaltim mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Kementerian Sosial, bertujuan memberikan pendidikan gratis berasrama kepada anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia.
Sunggono juga menyampaikan bahwa saat ini Kukar masih menunggu kunjungan tim verifikasi dari pemerintah pusat untuk meninjau langsung lokasi-lokasi yang telah diajukan. Ia berharap proses tersebut berjalan lancar agar pembangunan bisa segera dimulai.
Melalui pernyataan ini, Pemkab Kukar mengirim sinyal kuat bahwa kolaborasi antar tingkatan pemerintahan menjadi kunci keberhasilan program-program strategis, termasuk dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial.
