TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menggelar Rakor Perdana Bapenda dan TAPD Kukar sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Rapat yang berlangsung pada Senin (7/7) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro, dipimpin langsung oleh Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri dan didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan berbagai unsur strategis, termasuk Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono yang juga memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bapenda Bahari Joko Susilo, serta Sekretaris Bapenda Muhammad Jafar. Selain itu, hadir pula pejabat penting dari perangkat daerah lainnya seperti Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Asisten III Bidang Administrasi Umum H Dafip Haryanto, dan Kepala BPKAD Soekotjo.
Tak hanya itu, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ismed, serta Kabag Organisasi Tata Laksana Setkab Kukar Fipin Indera Yuni juga turut serta dalam diskusi penting tersebut.
Dalam sesi wawancara seusai rapat, Bupati Aulia menyampaikan bahwa Rakor Perdana Bapenda dan TAPD Kukar ini bertujuan menyatukan pandangan dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“Kita ingin membangun kesamaan persepsi dan menggali peluang baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Banyak sektor yang selama ini belum dimaksimalkan, dan ini menjadi fokus utama kami,” tegas Aulia.
Selama rapat berlangsung, peserta membahas berbagai strategi peningkatan pendapatan mulai dari sektor pajak dan retribusi hingga inovasi kebijakan fiskal berbasis data. Para kepala OPD pun aktif memberikan masukan yang konstruktif untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.
Sekda H Sunggono menambahkan bahwa pertemuan ini sangat penting karena menjadi wadah evaluasi awal sekaligus forum menyusun rencana konkret demi menopang pembiayaan pembangunan daerah ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen dari seluruh perangkat daerah.
Dalam suasana rapat yang berlangsung interaktif, berbagai ide segar bermunculan. Salah satunya adalah usulan digitalisasi layanan pajak daerah guna mempermudah masyarakat dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran.
