TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Senin (30/6/2025), Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD 2024) beserta nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani serta didampingi seluruh jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan akademisi.
Dalam paparannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa penyampaian LKPD 2024 ini merupakan bagian dari amanat regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai regulasi keuangan lainnya. Dokumen laporan tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang seluruhnya telah diaudit oleh BPK RI.
“Alhamdulillah, opini WTP dari BPK kembali kita terima. Ini adalah kali ke-12 kita mendapatkannya. Capaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan buah sinergi dan kerja keras semua pihak, mulai dari jajaran eksekutif hingga legislatif,” ujar Aulia di hadapan para peserta rapat.
Lebih lanjut, Aulia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kukar dan pimpinan OPD yang telah mendukung pengelolaan anggaran secara profesional. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tak hanya mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkeadilan dan tepat sasaran.
“Kami harap, dengan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Pemkab Kukar dan DPRD Kukar, kita dapat terus mempertahankan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. LKPD 2024 ini kami serahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus landasan untuk penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” tegas Aulia.
