SAMARINDA — Pembentukan wilayah administratif baru di Samarinda akan membawa kebutuhan belanja tambahan, mulai dari kantor pelayanan hingga perangkat pemerintahan. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta seluruh kebutuhan itu dihitung sebelum wacana pemekaran diputuskan.
Helmi mengatakan DPRD belum mengambil sikap akhir. Rencana tersebut masih dalam tahap analisis untuk melihat kelayakan, kesiapan fasilitas, serta kemampuan keuangan daerah menopang operasional wilayah baru.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi, Jumat (9/10/2026).
Bagi Helmi, kebutuhan penataan wilayah harus diikuti gambaran yang jelas mengenai konsekuensi anggarannya. Selain menyediakan kantor, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas operasional, perangkat pemerintahan, dan kebutuhan logistik agar pelayanan dapat berjalan.
Perhitungan itu menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi. Setiap tambahan belanja perlu ditempatkan dalam skala prioritas agar pembentukan wilayah baru tidak membebani keuangan daerah.
“Kalau bicara urgensi, ujung-ujungnya kita akan berbicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Namun, pertimbangan anggaran bukan satu-satunya ukuran. Helmi menilai pemekaran juga harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, seperti memperpendek jarak menuju tempat pelayanan dan mempercepat pengurusan administrasi.
Karena itu, kajian perlu menunjukkan sejauh mana pembentukan wilayah baru dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan. Penambahan struktur harus disertai kesiapan sarana yang memungkinkan pelayanan publik berjalan lebih baik.
Helmi menegaskan DPRD tetap membuka ruang bagi usulan pemekaran. Dukungan dapat diberikan apabila persyaratan administratif terpenuhi, fasilitas pendukung tersedia, dan hasil kajian menyatakan rencana tersebut layak dilaksanakan.
DPRD Samarinda masih menunggu penjelasan menyeluruh mengenai aspek-aspek tersebut. Kesiapan pembiayaan dan dampak terhadap pelayanan masyarakat akan menjadi dasar dalam menentukan sikap atas usulan pemekaran. (Adv)
