TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Kamis, 17 Juli 2025, sebuah langkah konkret diwujudkan melalui peresmian Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) yang fokus pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kegiatan ini berlangsung meriah di Pendopo Odah Etam Tenggarong dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Acara pembukaan diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan Mars SPR, diikuti pemutaran video dokumenter perjalanan SPR Kukar. Selanjutnya, deklarasi resmi tiga bidang utama disampaikan secara bertahap. Arpan, Prof. Muladno, dan M. Taufik menyaksikan deklarasi bidang peternakan, kemudian bidang pertanian dideklarasikan disaksikan Kadis Pertanian-Peternakan M. Taufik, dan terakhir, deklarasi bidang perikanan dihadiri Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPU, ASEAN Eng, Prof. Muladno, dan Kadis Perikanan Muslik.
Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI) atas inisiatif dan kemitraan strategis yang telah terjalin. Menurutnya, Sekolah Pemberdayaan Rakyat merupakan program yang sejalan dengan visi besar Kukar dalam mempercepat pembangunan pertanian secara luas serta menciptakan ekosistem usaha rakyat yang kokoh dan adaptif.
“Melalui program ini, kita tidak hanya membangun kapasitas SDM, tapi juga memperkuat kelembagaan lokal sebagai fondasi penting menuju ekonomi hijau,” tegas Sunggono.
Lebih jauh, program ini menjadi bagian dari realisasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kukar dan Yayasan KBBI, yang sebelumnya ditandatangani langsung oleh Bupati Kukar dan Ketua Yayasan KBBI. Kolaborasi ini bertujuan mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan, seperti batu bara dan migas, ke arah sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya terbarukan.
Sebagai lumbung pangan utama di Kalimantan Timur, Kukar memiliki kontribusi strategis dalam ketahanan pangan. Data BPS tahun 2024 mencatat, Kukar menyumbang hampir 47 persen luas panen padi dan lebih dari 50 persen produksi Gabah Kering Giling di provinsi tersebut. Ini menjadi modal kuat ketika Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai berkembang dan kebutuhan pangan melonjak signifikan.
Guna mendukung visi “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik 2025-2030”, Pemkab Kukar telah menyusun strategi pembangunan berbasis keberlanjutan. Lima misi utama difokuskan, salah satunya adalah pengembangan hilirisasi sektor pertanian dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi baru non-ekstraktif. Ini sejalan dengan arah Sekolah Pemberdayaan Rakyat yang bertujuan melahirkan generasi muda sebagai motor perubahan desa dan pembangunan sektor pertanian modern.
Namun, tantangan besar masih membayangi, salah satunya adalah berkurangnya jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) dan nelayan, serta dominasi usia di atas 50 tahun di kalangan pelaku sektor tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Kukar mengajak generasi muda untuk mengubah mindset bahwa pertanian bukan sekadar pekerjaan “berlumpur”, tapi ladang masa depan yang menjanjikan, apalagi jika dikelola dengan pendekatan mekanisasi dan teknologi cerdas (smart farming).
Sunggono berharap, Sekolah Pemberdayaan Rakyat mampu membentuk kader-kader muda yang tangguh dan berpengetahuan luas, yang tidak hanya menjadi pelaku usaha tetapi juga penyuluh swadaya yang dapat menginspirasi masyarakat sekitarnya. Ia juga menekankan agar 27 peserta program ini mengikuti seluruh tahapan pelatihan selama enam bulan secara serius dan disiplin.
“Kami percaya, jika satu desa berhasil membangun model pertanian modern dari program ini, maka akan mudah untuk mereplikasi keberhasilan itu ke desa-desa lain,” tuturnya.
Pemerintah pun meminta dinas terkait, seperti Dinas Pertanian-Peternakan dan Dinas Kelautan-Perikanan, untuk aktif memantau dan mengevaluasi jalannya program secara berkala. Harapannya, Sekolah Pemberdayaan Rakyat tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga memberikan dampak riil melalui pendampingan usaha, penguatan komunitas tani, dan integrasi kebijakan lintas sektor.
