Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kukar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebuah capaian yang menuai apresiasi tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam acara resmi yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda, pada Jumat (23/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan DPRD, para kepala OPD, serta sejumlah pejabat penting daerah.
Penghargaan Sekaligus Tantangan
Dalam sambutannya, Mochammad Suharyanto tidak hanya memberikan selamat kepada Pemkab Kukar, tetapi juga menekankan bahwa opini WTP adalah bentuk pengakuan atas kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan ketiadaan masalah.
“Capaian ini patut diapresiasi, namun tetap menjadi catatan penting bahwa pengendalian intern dan akuntabilitas harus terus diperkuat,” ujar Kepala BPK Kaltim itu tegas.
Ia menambahkan bahwa meskipun opini WTP berhasil diraih, BPK Kaltim masih menemukan beberapa temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Di antaranya adalah pembayaran ganda, pengelolaan hibah yang belum optimal, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi honorarium keuangan.
“Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang menunggu tindak lanjut. Jangan sampai berulang pada tahun anggaran berikutnya,” imbuhnya.
Komitmen Berkelanjutan dari Pemkab Kukar
Bupati Edi Damansyah menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi dari BPK Kaltim dan mengungkapkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“Ini bukan hanya prestasi, tapi juga pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” ujar Edi. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh auditor BPK Kaltim.
Bupati Edi menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus menjaga transparansi dan integritas, serta mendorong seluruh OPD untuk memperkuat sistem pengawasan internal demi mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.
Sinergi Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik
Capaian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti BPK Kaltim sangat penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas. Tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik.
