SAMARINDA – Kemampuan memproduksi barang belum menjamin usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Samarinda dapat bertahan. Persoalan kerap muncul setelah pelatihan berakhir, ketika pelaku usaha harus mencari modal, tempat berjualan, memenuhi standar produk, dan menjangkau pembeli secara mandiri.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai pola pemberdayaan UMKM perlu diubah. Program pemerintah tidak boleh berhenti pada peningkatan keterampilan atau penyerahan bantuan, tetapi harus membangun jalur usaha yang utuh dari tahap produksi sampai pemasaran.
“Penguatan UMKM harus mengubah pola pemberdayaan. Bukan hanya pelatihan dan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pembeli, modal, tempat usaha, standar produk, dan kepastian usaha,” ujar Iswandi, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, sebagian pelaku UMKM sebenarnya telah memiliki kemampuan dan menghasilkan barang yang layak dipasarkan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan dan jaringan penjualan membuat usaha sulit berkembang.
Tanpa pasar yang jelas, peningkatan kapasitas produksi justru berisiko menambah persediaan yang tidak terserap. Karena itu, kepastian pembeli harus menjadi bagian dari setiap program pemberdayaan.
Pemerintah daerah juga perlu membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, kemasan, legalitas, dan konsistensi produksi. Pemenuhan unsur tersebut dibutuhkan agar produk lokal mampu memasuki pasar yang lebih luas dan bersaing dengan barang dari luar daerah.
Iswandi mengatakan pendampingan harus terus berlangsung setelah kegiatan pelatihan selesai. Pelaku usaha memerlukan bantuan ketika mengelola modal, memperbaiki produk, menentukan strategi pemasaran, maupun menghadapi perubahan permintaan pasar.
Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu membangun kerja sama dengan lembaga pembiayaan, pengelola pasar, pelaku usaha, dan pihak lain yang memiliki akses terhadap jaringan pemasaran.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan menciptakan ekosistem yang membuat pelaku UMKM tidak menghadapi persoalan usahanya seorang diri.
Iswandi menegaskan keberhasilan program pemberdayaan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta pelatihan atau bantuan yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan usaha mempertahankan produksi, memperoleh pasar, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan.
Dengan sistem pendampingan yang terhubung dan berkelanjutan, UMKM lokal diharapkan dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kokoh di Kota Samarinda. (Adv)
