Pojokborneo.com – Geliat tahun ajaran baru masih menjadi momok menakutkan bagi orang tua murid, pasalnya memasuki tahun ajaran baru orang tua murid dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan yang menunjang aktivitas pembelajaran di sekolah. Setiap tahunnya banyak orang tua murid yang mengeluhkan terkait harga kebutuhan murid yang semakin melonjak harganya mulai dari kebutuhaan Seragam hingga buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
Misalnya, beberapa orang tua murid di salah satu Sekolah Dasar di Kota Samarinda, menyamapaikan celotehannya di salah satu grup whatsahpp orang tua murid yang mengeluhkan harga total buku yang mencapai Rp 705.000, dengan rincian buku LKS seharga 160.000 dan buku Paket seharga 545.000.
“Kayanya gak beli aku, tahun ini anak saya ada yang baru masuk SMK dan satunya lagi Masuk TK, ditambah lagi harus nebus buku,” ungkap salah satu keluhan orang tua murid di Grup Whatshapp.
Selain itu, juga terdapat orang tua murid yang mengeluhkan terkait harga Seragam sekolah yang begitu mahal di grup whatsahapp tersebut yang mencapai total Rp. 805.000 yang terdiri dari kaos olahraga, kotak-kotak, rompi, dan batik.
“Ngak ada diskon kah bun untuk seragam ? Kan diapakenya kan Cuma 1 tahun sampai 2 tahun,” tanya salah satu orang tua murid.
Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 118 PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolahan dan penyelenggaraan buku pendidik dan tenga kependidikan dilarang untuk menjual buku Pelajaran, bahan ajar, perlengkapan buku ajar (LKS). Pakiaan atau seragam satuan Pendidikan.
Respon Pihak Sekolah
Salah satu pihak Sekolah Dasar di Kota Samarinda, tak luput memberikan keterangan dan klarifikasinya terkait keluhan beberapa orang tua murid yang bersekolah di sekolah dasar tersebut, yang mengeluhkan terkait mahalnya harga buku dan seragam sekolah.Pihak awak media Pojokborneo meminta keterangan dari pihak kordinator kurikulum sekolah dasar tersebut, sebut saja Melati (Nama samaran.
“Dari pihak kami sekolah itu memiliki grup paguyuban untuk orang tua siswa per masing-masing kelas, nah di grup tersebut kami juga menyampaikan beberapa program-program dari sekolah, dan tentunya itu memerlukan kesepakatan dari pihak orang tua siswa,” ungkap Melati.
Selain itu, pihaknya pun membantah terkait adanya paksaan kepada orang tua siswa untuk membeli seragam dan buku bagi siswa.
“Terkhusus untuk seragam itu kan bagian dari identitas sekolah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya siswa tersebut mengalami kecelekaaan kan melalui penggunaan identitas berupa seragam kita mudah untuk mengidentifikasi, kalo dia gak punya identitas kan bingung, selain itu terkait jual-beli buku ajar untuk siswa tak ada paksaan terhadap orang tua siswa agar membeli tapi resikonya siswa tersebut harus menulis, jadi semuanya kami kordinasikan kepada orang tua siswa dan kami kembalikan kepada orang tua siswa,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengkonfirmasi terkait pemafaatan Dana Bos (Biaya Operasional Sekolah) yang sejauh ini menurutnya, juga digunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan sekolah.
“Untuk dana BOS misalnya dari 20 persen kami gunakan untuk mengcover kebutuhan literasi siswa itu program namanya numerasi literasi, kemarin saya yang belikan besarannya itu mencapai 133 juta, nah itu kita belinya melalui SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) kepada penerbitnya dan itu kita pembayarannya transfer melalui bank tidak boleh melalui pembayaran tunai,” bebernya.
Namun menurutnya, pemanfaatan dana BOS untuk menunjang biaya operasional sekolah masih jauh dari kata cukup.
“Kalo cuma berharap dari dana BOS ya gak cukup mas, di sekolah kita ini juga banyak guru honorernya dan muridnya itu mencapai 450 nah kalo dipikir-pikir itu gak maksimal mas kalo cuma di cover menggunakan dana BOS,” tutupnya.
Disdik Arahkan Orang Tua Murid Untuk Melapor
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin memberikan tanggapapan terkait keluhan orang tua murid yang mengeluhkan terkait harga buku (LKS) dan seragam .
Ia menghimbau orang tua murid untuk melapor apabila ada sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan pemkasaan untuk membeli Buku (LKS) kepada orang tua siswa.
“Kalo ada pemaksaan silahkan memberikan laporan kepada komite sekolah ataupun kepada pihak disdik secara lansung, baik dengan menghubungi nomor hotline Disdik Samarinda. Atau melalui website pengaduan,” ungkap Nuryadin, Saat dihubungi melalui sambungan Whatsahapp.
Nuryadin pun menjelaskan, terkait buku ajarfan tidak boleh diperdagangkan karena telah dipersiapkan pemerintah melaui dana BOSNAS.
“Nah kalo buku itu kan ada yang namnaya buku penunjang atau buku referensi, namun ketentuannya sekolah tidak boleh memperdagangkan buku. Baik itu itu buku wakib ataupun buku penunjang siswa,” jelasnya
“Nah kalopun mereka mau beli diluar saya kira gak jadi masalah, jadi tidak boleh ada unsur pemaksaaan disini,” sambungya.
Nuryadin menegaskan, pihaknya tak segan akan memberikan sanksi yang tegas apabila ada unsur pemakasaan pihak sekolah terhadap orang tua siswa melalui praktik perdagangan buku siswa.
“Sanksinya ya pasti ada, akan kami panggil pihak sekolah yang terindikasi melakukan perbuatan perdagangan buku tersebut, sanksinya bisa berupa teguran, namun apabila pelanggarannya besar sanksi yang kami berikan pun menyesaikan,” tegasnya.
Pihaknya, pun menghimbau orang tua siswa apabila membuat laporan hendaknya melengkapi syarat dan ketentuanya untuk melayangkan aduan kepada pihak disdik.
“Hendaknya dengan menyebut nama sekolah dan melampirkan barang bukti, seperti harga buku yang ditebus,” bebernya
Namun diakhir menurutnya,terkait baju seragam sekolah tetap menjadi tanggung jawab orang tua Sehingga ia pun menekankan pentingnya perencanaan finansial yang baik dari orang tua siswa.
