Tenggarong – Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan kelistrikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak di Kantor PLN UP3 Samarinda pada Jumat (28/2/25).
Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik hingga pengelolaan alat penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik Pemkab Kukar. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor kelistrikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bahari Jokosusilo, serta jajaran manajer PT PLN dari Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Hadir pula sejumlah pejabat daerah yang turut mendukung langkah sinergis ini.
Manajer PT PLN UP3 Samarinda, Hendra Irawan, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah maju dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. “Pemkab Kukar dan PLN perkuat kerja sama ini agar pengelolaan pendapatan yang berkaitan dengan listrik lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, diharapkan manfaatnya juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Akhmad Taufik Hidayat menekankan bahwa sinergi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya nyata dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan kelistrikan, baik dari sisi pajak maupun layanan, bisa lebih tertata dengan baik. Pemkab Kukar dan PLN perkuat kerja sama ini demi kemajuan daerah,” katanya.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengelolaan penerimaan daerah dari sektor listrik dapat semakin profesional dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas layanan listrik bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara.
