Kukar — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Sabtu (13/12/2025).
Dalam dialog yang dihadiri warga setempat tersebut, Baharuddin menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan publik, sehingga penggunaannya tidak boleh melenceng dari tujuan awal pembangunan.
“APBD itu uang rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Baharuddin Demmu di hadapan peserta dialog.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi juga melalui peninjauan langsung di lapangan.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tapi juga mengawasi pelaksanaannya. Jika ada program yang tidak berjalan atau menyimpang, tentu akan kami evaluasi dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Baharuddin juga mendorong masyarakat agar aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Partisipasi publik, kata dia, menjadi kunci agar transparansi dan akuntabilitas APBD dapat terwujud.
“Masyarakat jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan jika menemukan kejanggalan di lapangan. Pengawasan akan lebih kuat jika dilakukan bersama-sama,” katanya.
Melalui Dialog Rakyat tersebut, Baharuddin berharap terbangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga kebijakan anggaran daerah ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan riil warga, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sebuntal. (Mujahid)
