Kukar— Forum Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 kembali digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Haris Retno Susmiyati, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), dan Achmad Firdaus Kurniawan dari Kesbangpol Kaltim.
Dalam sambutannya, Baharuddin Demmu menegaskan pentingnya menjaga sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Menurutnya, demokrasi daerah harus tetap berpihak pada partisipasi publik, bukan kembali pada sistem yang elitis.
“Pemilukada langsung adalah salah satu capaian besar reformasi. Kita tidak boleh mundur dari semangat rakyat memilih pemimpinnya sendiri, meskipun sistem ini punya tantangan besar seperti politik uang dan konflik horizontal,” ujar Baharuddin.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan sistem dan pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif tanpa harus mengubah prinsip demokrasi langsung itu sendiri.
Sementara itu, Haris Retno Susmiyati, akademisi Unmul, menyoroti perlunya pendidikan politik yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek politik saat pemilu. Ia menilai, literasi politik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan demokrasi langsung.
“Demokrasi langsung hanya bisa sehat jika rakyatnya kritis dan berdaya. Bukan sekadar ikut memilih, tapi paham makna dan tanggung jawab dari pilihannya,” tutur Haris Retno.
Sedangkan Achmad Firdaus Kurniawan dari Kesbangpol Kaltim menilai bahwa tantangan terbesar Pemilukada langsung di tingkat daerah bukan hanya teknis, melainkan juga kultural. Ia menyinggung tentang masih kuatnya politik identitas dan lemahnya sistem kaderisasi partai di daerah.
“Banyak konflik Pilkada sebenarnya berakar pada lemahnya tata kelola politik lokal. Negara harus hadir untuk memperkuat kapasitas partai dan memperbaiki regulasi agar demokrasi tidak hanya prosedural,” jelas Firdaus.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi diskusi interaktif bersama warga Desa Sebuntal. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu di daerah.
Baharuddin menutup forum dengan menegaskan kembali komitmen DPRD Kaltim untuk terus memperkuat kesadaran politik masyarakat.
“Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Penguatan demokrasi daerah harus terus dilakukan dari akar rumput,” pungkasnya.
