Tenggarong – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin mengukuhkan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Senin (16/6/2025), DP2KB Kukar turut ambil bagian dalam Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim.
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Nurizky Permanajati. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antardaerah dalam menghadapi tantangan stunting yang masih menjadi isu serius di kawasan ini.
Sejumlah perwakilan hadir langsung, antara lain dari Pemkot Samarinda, Tim Pengendali Genting Kabupaten Kutai Timur, serta Tim Pengendali Genting dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara beberapa peserta lainnya mengikuti secara daring.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala DP2KB Kukar sekaligus Asisten Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilaksanakan di Kukar sejak April hingga Juni 2025. Menurutnya, DP2KB Kukar telah menyelenggarakan sosialisasi masif kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap kecamatan. Tak hanya itu, mereka juga menggelar sosialisasi terfokus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok masing-masing serta menyisipkan isu stunting dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (RKPD) tematik, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
“Kita tidak hanya menyusun rencana, tetapi benar-benar bergerak di lapangan. Hasilnya, angka stunting di Kutai Kartanegara berhasil menurun secara signifikan,” ujar Dafip dengan optimis.
Ia menambahkan bahwa bantuan dalam program Genting dibagi menjadi dua bentuk, yaitu nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi diwujudkan melalui pemberian Makanan Tambahan (PMT), sementara bantuan non-nutrisi meliputi dukungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi keluarga kurang mampu serta penyelenggaraan edukasi melalui seminar-seminar kesehatan yang digelar di berbagai wilayah.
Namun, Dafip juga menyoroti tantangan yang masih harus dihadapi, terutama dalam hal koordinasi lintas kewenangan antara kabupaten dan provinsi, khususnya terkait pembinaan perusahaan. Masih lemahnya sistem integrasi data dan pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta menjadi hambatan dalam optimalisasi program.
“Kami melihat bahwa potensi dukungan dari pihak ketiga sangat besar. Banyak perusahaan telah mengalokasikan anggaran CSR untuk bantuan bencana dan pembiayaan BPJS. Tapi tanpa integrasi sistem pelaporan, potensi ini belum maksimal menyasar upaya penurunan stunting,” jelas Dafip.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya konsolidasi yang lebih erat antar-TPPS dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan dana CSR perusahaan secara lebih terarah dan transparan bagi program-program stunting.
Kehadiran DP2KB Kukar dalam forum ini menegaskan peran aktif Kukar dalam menyukseskan program Genting secara regional. Kolaborasi dan komunikasi lintas wilayah terus diperkuat sebagai kunci keberhasilan dalam mengatasi stunting, sebuah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Melalui forum ini pula, DP2KB Kukar menegaskan kesiapan mereka untuk terus berinovasi dan menyatukan langkah dengan provinsi serta kabupaten/kota lainnya, demi masa depan anak-anak yang lebih sehat dan cerdas.
