Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait berbagai sektor strategis, seperti agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, serta program kesehatan dan perumahan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Taufik Hidayat, mewakili Pemkab Kukar dalam rakor yang digelar secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati pada Senin (17/3/2025). Kegiatan ini dihadiri pula oleh sejumlah kepala dinas dan pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wiyono, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemkab Kukar Siap Dukung Program Prioritas Nasional
Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan pentingnya percepatan program nasional, seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.
“Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi pemerintah daerah. Kepala daerah harus memberikan instruksi tegas agar seluruh jajaran bergerak bersama, didukung dengan data akurat serta anggaran yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa PKG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan menyeluruh bagi masyarakat. Program ini mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia, dengan dua mekanisme utama: pemeriksaan saat ulang tahun di puskesmas dan pemeriksaan bagi anak sekolah saat tahun ajaran baru.
Komitmen Pemkab Kukar dalam Implementasi Program
Menanggapi arahan dari pemerintah pusat, Akhmad Taufik Hidayat menegaskan kesiapan Pemkab Kukar dalam mendukung program PKG dan penyediaan rumah bersubsidi.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan PKG dengan memanfaatkan APBD serta DAK yang tersedia. Selain itu, akan dilakukan pemantauan langsung ke puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk memastikan layanan ini berjalan optimal,” ungkapnya.
Taufik juga menekankan bahwa Pemkab Kukar akan aktif dalam program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi dengan melakukan inventarisasi lahan yang dapat digunakan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kami siap berkontribusi dalam mewujudkan program ini, termasuk menyediakan lahan yang sesuai dan mendukung kebijakan nasional,” tambahnya.
Dengan langkah konkret ini, Pemkab Kukar berharap dapat mempercepat realisasi berbagai kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
