Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Kukar. Forum ini digelar di Ruang Rapat Martadipura, Jumat (14/3/25), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta perwakilan dari sektor swasta.
Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan bahwa Kukar harus mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas yang suatu saat akan berkurang. Oleh karena itu, PAD harus ditingkatkan dengan berbagai inovasi dan optimalisasi aset daerah.
“Kita perlu langkah konkret untuk mengelola potensi yang ada. Salah satunya dengan mengevaluasi peraturan daerah yang tidak berjalan optimal, seperti Perda rumah walet, serta memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor lain yang masih belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar program kerja yang disusun saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Menurutnya, perencanaan yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Forum ini juga menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pelaku usaha. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan yang diberikan terkait optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset secara lebih produktif, hingga strategi peningkatan retribusi yang lebih efektif.
Sebagai hasil dari forum ini, beberapa poin penting disepakati, di antaranya optimalisasi pengelolaan aset daerah, penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan.
“Kesuksesan pembangunan daerah sangat bergantung pada komitmen bersama. Semua perangkat daerah harus bekerja sama dalam menjalankan program yang telah disepakati agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Sunggono.
Hasil dari forum ini akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan dan rekomendasi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Dengan adanya langkah konkret dan sinergi antar-OPD, diharapkan peningkatan PAD bisa berjalan lebih optimal demi pembangunan Kukar yang lebih mandiri.
